Harga Kedelai Naik, Perajin Tahu Tempe Tertekan Impor, tapi Petani Bahagia (2)

Saat ini ia bersama kelompok tani memiliki 50 hektar lahan yang ditanami kedelai. Produksinya mencapai 3 ton per hektar sekali panen.

Kata Ali, saat ini petani lainnya di Grobogan sudah mulai beralih ke pertanian kedelai menyusul tingginya harga kedelai global, dan permintaan juga semakin meningkat.

Bagaimana pun, baik Ali dan kelompok perajin tempe dan tahu sama-sama mendorong pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai.

"Itu nanti bagaimana kebijakan, mau disubsidi berapa, yang penting bisa mengangkat harga petani dan bisa membuat perajin ini juga nyaman. Jadi dua-duanya ini nyaman," tambah Ali.

Jalin komunikasi dengan importir

BBC News Indonesia meminta keterangan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan terkait hal ini. Namun, tidak mendapat respon.

Namun sebelumnya, kepada Antara, Oke Nurwan mengatakan mengambil langkah berkomunikasi kepada importir untuk tetap mengamankan ketersediaan kedelai.

"Kemudian saya sudah menyampaikan kepada importir untuk melakukan tetap melakukan transaksi importasinya untuk bulan-bulan selanjutnya, sampai puasa dan lebaran terlewati," kata Oke.

Ia juga mengatakan kenaikan harga kedelai ini dipengaruhi oleh gangguan musim, tingginya biaya logistik di masa pandemi, serta aksi borong kacang kedelai dari AS oleh China untuk pakan babi.

Berdampak pada inflasi

Namun, menurut Anggota Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, menyebut itu bukanlah langkah konkret untuk menyetabilkan harga kedelai.

"Kecuali tadi, dia [pemerintah] mengkambinghitamkan faktor eksternal. Seolah-olah pemerintah itu nggak bisa berbuat apa-apa, terhadap gejolak harga kedelai," kata Daryatmo kepada BBC News Indonesia.

Ia menambahkan, harga labil kacang kedelai karena mengacu pada harga global akan membuat masyarakat, khususnya perajin tempe dan tahu rentan terhadap gejolak ekonomi.

"Padahal, itu kan dampak ke inflasinya cukup besar, karena proporsi pangan di dalam inflasi itu kan komponennya hampir 30%," tambah Daryatmo.

Sementara itu, mantan menteri perdagangan Rahmat Gobel kepada BBC menuturkan agar Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk kembali mengambil peran tata niaga kedelai.

"Jangan dilepas ke perdagangan bebas. Lebih baik serahkan kembali kepada Bulog untuk stabilisator termasuk beras," kata Rahmat.

Rahmat Gobel yang saat ini menjabat wakil ketua DPR juga mendorong adanya kerja sama lintas kementerian, yang selama ini menurutnya masih berjalan sendiri-sendiri soal kebijakan impor pangan.

"Ini lintas kementerian, kita harus berkomitmen untuk itu. Masalahnya, yang menjadi penanggung jawab adalah [kementerian] pertanian, tapi kalau [kementerian] perdagangan dibukain terus [impornya] ya nggak bisa-bisa juga," katanya.