Kompas TV bisnis kebijakan

Menghitung Risiko dari New Normal

Kamis, 28 Mei 2020 | 12:26 WIB

KOMPAS.TV - Gundah tak menentu mungkin inilah perasaan banyak masyarakat jika nantinya pemerintah melonggarkan PSBB.

Gamang, antara kebutuhan perut atau berisiko terpapar corona.

New normal atau normal baru digulirkan demi urusan pertumbuhan ekonomi.

Tetapi konsep ini harus ditimbang baik-baik dengan ekstra hati-hati.

Memang jika memakai asumsi makro pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko anjlok sampai ke minus 2,3 persen di 2020 atau paling rendah dalam beberapa dekade.

Menurut akademisi bidang ekonomi, new normal memang bisa membangkitkan ekonomi yang terpuruk.

Tetapi jika pelonggaran dilakukan terburu-buru sama artinya dengan menggali jurang lonjakan pasien Covid-19.

Seumpama ini terjadi, risiko ekonomi jangka panjang bakal lebih buruk dan rumit.

Kita pakai pandangan akademisi sekaligus praktisi kesehatan.

Gagasan new normal harus dikaji secara berlapis.

Ini mengingat kurva Covid-19 di Indonesia terus saja dalam tren naik.

Berbeda dengan banyak negara yang melonggarkan lockdown, kurvanya sudah melandai.

Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah landasan kuat pembuatan kebijakan.

Tanpa dilandasi kajian mendalam terkait progres penanganan Covid-19 di daerah-daerah terutama Jakarta, kebijakan normal baru dari pemerintah pusat justru berpotensi menimbulkan lonjakan kasus baru.

Tak menentu, mungkin inilah perasaan segelintir masyarakat sebentar lagi akan sambut kondisi normal baru atau new normal.

Apakah new normal bisa jadi jawaban pemulihan ekonomi?

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, boleh jadi demikian tapi lihat dulu keberhasilan PSBB.

Sebab jika berbicara jangka panjang, kesehatan lebih utama untuk menentukan ekonomi.

Tatanan new normal kini tengah digodok pemerintah.

Pertimbangannya, reproduction rate dan tingkat perkembangan kasus baru berada di bawah angka satu.

Dari data Bappenas sudah ada 8 provinsi siap melaksanakan protokol ini.

Tapi tentu saja tak hanya tunggu keputusan pemerintah, masyarakat juga perlu menyiapkan diri dengan kebiasaan baru menyambut new normal.

Penulis : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:44
PEMPROV DAN DPRD JABAR MENYETUJUI 3 CALON DAERAH PERSIAPAN OTONOM BARU UNTUK DIAJUKAN KE PEMERINTAH PUSAT   BAWASLU AKAN AWASI PROSES PEMILIHAN PILKADA 2020 UNTUK PASIEN KORONA   BAWASLU: ADA 2.126 PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM 2 BULAN TERAKHIR MASA KAMPANYE PILKADA 2020   BAWASLU: DALAM 60 HARI, ADA 91.640 KEGIATAN KAMPANYE TATAP MUKA   POLRI KIRIM 3.100 PERSONEL BRIMOB NUSANTARA KE 8 WILAYAH UNTUK AMANKAN PILKADA 2020   MENDAGRI TITO KARNAVIAN MINTA TNI DAN POLRI KERJA SAMA DALAM PENGAMANAN PILKADA 2020   KEMENTERIAN ESDM MENYATAKAN TARIF LISTRIK UNTUK JANUARI-MARET 2021 TIDAK NAIK   KEMENAG: TAMBAHAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH RP 889 M UNTUK MADRASAH CAIR SEBELUM 20 DESEMBER 2020   PENGAMBILAN RAPOR MURID MAN 22 PALMERAH, JAKARTA, TERTUNDA LANTARAN 30 KARYAWAN DAN GURU POSITIF KORONA   PRESIDEN JOKOWI: INDONESIA MERUPAKAN PRODUSEN KOPI TERBESAR KEEMPAT DI DUNIA SETELAH BRASIL, VIETNAM, DAN KOLOMBIA   PRESIDEN JOKOWI MELEPAS EKSPOR PRODUK RI KE PASAR GLOBAL SENILAI RP 23,7 TRILIUN   PRESIDEN JOKOWI: MASIH BANYAK POTENSI PASAR EKSPOR YANG BELUM TERGARAP   PRESIDEN JOKOWI AKUI EKSPOR INDONESIA MASIH TERTINGGAL DARI VIETNAM   PRESIDEN JOKOWI: INDONESIA TERTINGGAL DARI NEGARA LAIN DALAM MENANGKAP PELUANG EKSPOR BAHAN & PRODUKSI DALAM NEGERI