HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berkas kompas

Penyelewengan Dana PKH Warga | Bansos Harapan, Bansos Salah Sasaran - BERKAS KOMPAS (Bag3)

Kamis, 28 Mei 2020 | 00:02 WIB

Negara menyiapkan jaring pengaman sosial demi mengatasi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satunya dengan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak corona.

Namun, masalah pendataan di lapangan menjadi musabab kistruh penyaluran bansos di sejumlah daerah, seperti terjadi Kab. Merangin, Jambi; Kabupaten Subang; dan DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos sebanyak dua tahap, sementara Kemensos juga telah menggulirkan bansos dari pemerintah pusat. Meski demikian, Sejumlah warga masih belum menerima bansos, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Demi menjaga rakyat dari keterpurukan ekonomi, negara mengucurkan bantuan sosial (bansos). Sayang, carut marut pendataan masih terjadi sehingga warga yang tak berhak justru menjadi penerima bansos Covid-19.

Salah satunya dialami sejumlah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yakni bansos reguler pemerintah, di Kota Cimahi. Warga memilih mengembalikan bansos Covid-19 agar tak diminta mundur dari program PKH.

Pasalnya, warga bukan penerima PKH menjadi salah satu persyaratan penerima bansos Covid-19 di Jawa Barat. Sementara itu, pemerintah pusat menganggarkan total dana Rp 110 triliun bagi jaminan sosial warga terdampak Covid-19.

Pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. PKH menjadi salah satu jaminan sosial di tengah pandemi corona. Ini merupakan bansos bersyarat bagi keluarga miskin yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tujuan utamanya yakni menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, potensi penyelewengan dana PKH justru ditemukab dalam penyalurannya. Tim Berkas Kompas menemukan dugaan penyelewengan dana yang dialami ratusan warga suatu desa di Kabupaten Tangerang.

Hal ini terlihat dari penahanan buku tabungan dan ATM warga penerima manfaat oleh oknum. Saat transaksi pada buku tabungan dicetak, warga menyadari sejumlah uang yang ditarik dari rekening tak pernah diterima mereka. 

#BerkasKompas #Bansos #Corona

Editor : Novian Zainul Arifin



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
09:52
AHMAD RIZA PATRIA MINTA RUMAH SAKIT SWASTA TAK PASANG HARGA "RAPID TEST" & "SWAB TEST" DENGAN HARGA TINGGI   WAGUB DKI JAKARTA AHMAD RIZA PATRIA DUKUNG KEMENKES YANG TETAPKAN BIAYA "RAPID TEST" RP 150.000   PENELITI PERLUDEM FADHLI RAMADHANI: TINGKAT PARTISIPASI DALAM PILKADA 2020 SULIT MENINGKAT KARENA PANDEMI KORONA   MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO: KAPASITAS INDUSTRI LOKAL MASIH TERBATAS PRODUKSI ALAT TES DIAGNOSIS CEPAT KORONA   GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19 TEGASKAN MASKER JADI KUNCI UNTUK CEGAH PENULARAN KORONA LEWAT UDARA   GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19: UDARA DINGIN & RUANG TERTUTUP TINGKATKAN POTENSI PENULARAN KORONA LEWAT UDARA   IKUT JEMPUT ETY TOYYIB DI BANDARA, PIMPINAN MPR JAZILUL FAWAID JALANI TES PCR DAN DINYATAKAN NEGATIF KORONA   TENAGA KERJA INDONESIA YANG LOLOS DARI HUKUMAN MATI DI ARAB SAUDI, ETY BINTI TOYYIB, DINYATAKAN POSITIF KORONA   POLDA METRO JAYA: SATU ANGGOTA POLSEK TAMBUN MENINGGAL KARENA KORONA BERSTATUS ORANG TANPA GEJALA (OTG)   WALI KOTA SUKABUMI ACHMAD FAHMI SEBUT SEKOLAH TATAP MUKA BELUM BISA DILAKSANAKAN 13 JULI 2020   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT SEBUT DISIPLIN MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN HARUS JADI KEBIASAAN BARU   JUBIR PEMERINTAH ACHMAD YURIANTO AKUI DIKSI "NEW NORMAL" SALAH, GANTI DENGAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL: JUMLAH KASUS POSITIF KORONA DI SEKOLAH CALON PERWIRA ANGKATAN DARAT 1.200 ORANG   AHLI EPIDEMIOLOGI WINDHU PURNOMO: KASUS POSITIF KORONA MENINGKAT KARENA PELAKSANAAN TES COVID-19 SEMAKIN MASIF