HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV bisnis kebijakan

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Sri Mulyani: Jika Peserta Kelas I dan II Tak Kuat Turun Saja ke Kelas III

Jumat, 15 Mei 2020 | 13:20 WIB
iuran-bpjs-kesehatan-naik-sri-mulyani-jika-peserta-kelas-i-dan-ii-tak-kuat-turun-saja-ke-kelas-iii
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7/2017). (Sumber: KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, buka suara mengenai keputusan Presiden Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Meskipun ada kenaikan iuran, kata Sri Mulyani, pada praktiknya pemerintah juga tetap membantu kelompok masyarakat rentan dengan memberikan subsidi.

Subsidi yang dimaksud yakni diperuntukkan bagi peserta mandiri PBPUdan BP untuk layanan kesehatan kelas III.

Baca Juga: Mulai 1 Juli Iuran BPJS Kesehatan Resmi Berubah: Berikut Rincian Biaya Kelas I, II, dan III

Namun, Sri Mulyani menambahkan, apabila memang ada peserta PBPU dan BP kelas I dan II yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, bisa turun kelas menjadi peserta kelas III.

"Kalau kelas II dan kelas I naik, kalau enggak kuat ya turun saja ke kelas III," kata Sri Mulyani dalam acara Rosi, KompasTV, Kamis (14/5/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengubah besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 34 perpres itu, disebutkan besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas III disamakan dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yakni sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

Baca Juga: Sri Mulyani: BPJS Naik, Akan Tetap Ada Subsidi dari Pemerintah

Tapi, ada keringanan bagi peserta. Tahun pertama atau 2020, iuran peserta PBPU dan BP untuk pelayanan kelas III hanya membayar sebesar Rp25.500 per orang per bulan.

Sementara sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran bagi peserta.

Lalu, untuk 2021 dan tahun berikutnya peserta PBPU dan BP membayar sebesar Rp35.000 per orang tiap bulan.

Adapun sisanya sebesar Rp7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.

Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II besarannya yakni Rp100.000 per orang per bulan.

Baca Juga: Pertanyakan Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Ridwan Kamil: Kami Butuh Jawaban Detail

Iuran untuk peserta mandiri kelas II ini berbeda dengan aturan sebelumnya. Dalam huruf b ayat 1 Pasal 34 Perpres 75/2019, disebutkan iuran untuk peserta mandiri kelas II sebesar Rp110.000.

Sementara, dalam Perpres 82/2018, iuran peserta mandiri kelas II sebesar Rp51.000 per orang per bulan.

Selanjutnya, iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan. Angka ini lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp160.000 per orang per bulan tetapi lebih tinggi dari Perpres 82/2018 yang sebesar Rp80.000 per bulan.

Besaran iuran untuk peserta mandiri kelas I, II dan III tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.

Editor : Tito Dirhantoro




BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
14:23
MERAWAT INGATAN LEWAT CERITA BERSAMA KURATOR CERPEN KOMPAS. DAFTAR WEBINAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   KANADA IKUT PERMASALAHKAN UU KEAMANAN NASIONAL DI HONG KONG, TIONGKOK KELUARKAN "TRAVEL WARNING"   DUBES TIONGKOK SEBUT INGGRIS INTERVENSI URUSAN DALAM NEGERI TIONGKOK SOAL UU KEAMANAN NASIONAL   PRESIDEN BRASIL JAIR BOLSONARO MELAKUKAN TES KORONA SETELAH MENDAPAT GEJALA SEPERTI DEMAM   ARAB SAUDI BUKA PENDAFTARAN IBADAH HAJI TAHUN INI BAGI WARGA ASING YANG TINGGAL DI ARAB SAUDI   SEBANYAK 4 DAERAH DI SUMATERA BARAT MEMULAI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TATAP MUKA PER 13 JULI 2020   POLRES TEBO, JAMBI, TANGKAP 2 PEMBAKAR LAHAN SELUAS 1 HEKTAR DI SERAI SERUMPUN   SEBANYAK 3,8 TON DAGING SAPI DARI AUSTRALIA DIMUSNAHKAN DI PANGKAL PINANG KARENA MENGANDUNG MIKROBA & PARASIT   WALI KOTA DEPOK M IDRIS SEBUT PASIEN POSITIF KORONA DI WILAYAHNYA DIDOMINASI ORANG BERUSIA PRODUKTIF   PEMPROV DKI JAKARTA IZINKAN AKTIVITAS BIOSKOP HINGGA ACARA DI LUAR RUANG MULAI 6 JULI 2020   KOMISI III DPR GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KPK SECARA TERTUTUP DI GEDUNG KPK   PEMERINTAH KAJI PEMBUBARAN 96 LEMBAGA/KOMISI YANG KEBERADAANNYA TIDAK DIANGGAP MAKSIMAL   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO SEBUT KEMUNGKINAN SELEKSI CPNS BARU DIBUKA LAGI PADA 2021   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO: TAK ADA PENERIMAAN SEKOLAH KEDINASAN TAHUN INI, KECUALI SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA