Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga, Benarkah Terlalu Mencampuri Urusan Pribadi?

JAKARTA, KOMPAS.TV -Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang diusulkan DPR terus menuai pro dan kontra.
Mereka yang kontra menilai aturan dalam rancangan undang-undang ini dinilai terlalu mengurusi kehidupan pribadi warga.

Salah satu fraksi yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga adalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sejumlah alasan disampaikan oleh PKS untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan Rancangan Undang-Undang ini diusulkan karena fraksinya memiliki perhatian terhadap pentingnya menjaga keutuhan keluarga.

Menurutnya wajar jika ada yang mengkritisi aturan ini dan masukan juga masih terbuka.

Dikutip dalam kompas.com, RUU Ketahanan Keluarga dikritik sejumlah pihak karena dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi. RUU itu di antaranya mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan hingga wajib lapor bagi keluarga atau individu pelaku LGBT.

Aktivitas seksual sadisme dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU tersebut sehingga wajib dilaporkan. RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan usul DPR dan diusulkan oleh lima anggota DPR yang terdiri dari empat fraksi.