Kompas TV nasional sapa indonesia

RUU Cipta Kerja Dinilai Tidak Berikan Kepastian untuk Para Buruh

Kamis, 20 Februari 2020 | 22:00 WIB

KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat memberikan masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang banyak ditolak kalangan pekerja dan buruh.

Mereka yang menolak menilai, RUU ini tidak memberikan kepastian kerja bagi para buruh.

Pemerintah berencana mempercepat pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, demi melancarkan arus invetasi di Indonesia.

Namun undang-undang, yang akan menggabungkan banyak peraturan jadi satu itu, menuai banyak kritikan, terutama dari para buruh.

Menanggapi banyaknya kritikan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membuka pintu untuk masukan dari masyarakat.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pihaknya tetap akan melihat dua sudut pandang, dari pengusaha dan buruh, agar mendapatkan regulasi yang ideal, dan tidak merugikan siapapun.

Namun konfederasi serikat pekerja indonesia, KSPI, tetap menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, RUU itu tidak memberikan kepastian kerja, perlindungan pendapatan, dan jaminan sosial terhadap pekerjaan.

Salah satu yang disoroti KSPI adalah hilangnya upah minimum pekerja.

Pemerintah menyebut Omnibus Law  jawaban dari keluh kesah pelaku usaha yang selama ini tidak bebas dalam berekspansi.

Namun pemerintah berjanji terbuka untuk menjelaskan isi Omnibus Law kepada semua pihak, agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.

Editor : Aleksandra Nugroho



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:38
WEEKEND SERU DI RUMAH! DISKON 30% ALL PRODUCTS DI GERAI.KOMPAS.ID AKSES KLIK.KOMPAS.ID/MAINDIRUMAH   PM BARU JEPANG YOSHIHIDE SUGA MASIH OPTIMISTIS GELAR OLIMPIADE PADA 2021   SEBANYAK 22 ORANG TERMASUK TARUNA MILITER TEWAS DALAM KECELAKAAN PESAWAT AU UKRAINA YANG JATUH DI DEKAT KHARKIV   SEBANYAK TIGA ORANG TEWAS AKIBAT KEBAKARAN DI GEDUNG HUAWEI DI KOTA DONGGUAN, TIONGKOK   PRESIDEN BRASIL JAIR BOLSONARO JALANI OPERASI PENGANGKATAN BATU KANDUNG KEMIH   SEBELAS PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEPAKAT PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   GUBERNUR BI PERRY WARJIYO SEGERA BAHAS SKEMA BERBAGI BEBAN (BURDEN SHARING) DENGAN MENKEU DALAM WAKTU DEKAT   CEGAH PENULARAN KORONA, KORLANTAS POLRI GELAR TES CEPAT BAGI SOPIR DAN KONDEKTUR BUS DI JAKARTA   PRESIDEN JOKOWI AJAK UMAT ISLAM UNTUK PERBANYAK INFAK DAN SEDEKAH DI MASA PANDEMI KORONA   PRESIDEN JOKOWI: BUTUH KERJA SAMA SELURUH MASYARAKAT UNTUK BISA MEMUTUS RANTAI PENULARAN KORONA   PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH TIDAK BISA BEKERJA SENDIRIAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI KORONA   KPK AKAN MENGEVALUASI SISTEM KEPEGAWAIANNYA PASCAMUNDUR SEJUMLAH PEGAWAI KPK   KPK MENCATAT TOTAL 157 PEGAWAINYA TELAH MENGUNDURKAN DIRI SELAMA PERIODE 2016-SEPTEMBER 2020   KPK MENDUGA KEBUN SAWIT DI PADANG LAWAS, SUMUT, MILIK NURHADI MERUPAKAN BUAH HASIL TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI