HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV bisnis kebijakan

Wacana Sistem Upah Pekerja Tuai Kontroversi

Senin, 13 Januari 2020 | 17:44 WIB

Habis gelap terbitlah terang. Ini yang diharapkan pemerintah di sektor investasi. Untuk mewujudkannya, modifikasi racikan kebijakan diramu lewat Omnibus Law. Di antaranya cipta lapangan kerja.

Meski belum final karena masih "dimasak", satu per satu "menu" pengundang investasi mulai dibocorkan. Salah satunya adalah sistem upah per jam untuk sektor jasa dan perdagangan yang menuai kontroversi.
 
Secara rata-rata, upah pekerja manufaktur Indonesia lebih tinggi dari negara tetangga yaitu mencapai 5.421 dollar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 75 juta rupiah.

Di sektor industri 2020, pemerintah juga menargetkan penyerapan 19,66 juta tenaga kerja atau 15 persen dari total tenaga yang tersedia.

Karena inilah, pemerintah berusaha mencari cara tak biasa untuk menarik investor agar tak kabur ke negara tetangga. Apalagi, ketenagakerjaan menjadi poin paling lantang disuarakan dunia usaha.
 
Meski memantik pro dan kontra antara pekerja, pebisnis dan pemerintah, ekonom menghitung pengubahan sistem pengupahan adalah jalan terbaik. Upah per jam akan adil dengan produktivitas pekerja.
 
Skema pengupahan per jam sudah biasa dilakukan di negara maju. Selain menguji produktivitas buruh, skema ini dianggap lebih adil dan mampu menarik investasi.

 

Penulis : Reny Mardika



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
07:11
DINILAI EFEKTIF CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA, KOREA SELATAN PERPANJANG MASA "SOCIAL DISTANCING" SELAMA DUA PEKAN   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: TIDAK ADA RENCANA PEMERINTAH BERI REMISI ATAU PEMBEBASAN BERSYARAT UNTUK KORUPTOR   PANDEMI KORONA, DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI MENCATAT KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA ANJLOK SEKITAR 95 PERSEN   PEMPROV JATIM MENDAPATKAN SEBIDANG LAHAN DARI PERHUTANI UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN POSITIF KORONA   CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA, MENKUMHAM YASONNA LAOLY BANTAH LOLOSKAN NARAPIDANA KORUPSI   MENKO POLHUKAM TEGASKAN 30.000 NARAPIDANA YANG DIBEBASKAN OLEH KEMENKUMHAM BUKAN NARAPIDANA KORUPSI   WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON SEBUT PANDEMI KORONA BUKAN ALASAN UNTUK PEMBEBASAN NARAPIDANA KORUPSI   WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON TOLAK PEMBEBASAN KORUPTOR DENGAN DALIH CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   MALAYSIA SIAPKAN PUSAT KARANTINA PASIEN VIRUS KORONA BERISIKO RENDAH DI MALAYSIA AGRO EXPOSITION PARK   LAPAS MADIUN, JAWA TIMUR, BEBASKAN 34 NARAPIDANA UNTUK CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   POLRI: MASYARAKAT BERKUMPUL SAAT PANDEMI COVID-19 AKAN DIBUBARKAN   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN WAJIBKAN PENGGUNAAN MASKER KAIN KEPADA MASYARAKAT KETIKA BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH   BUPATI BOGOR ADE YASIN SEBUT PASIEN POSITIF KORONA PERTAMA DI KABUPATEN BOGOR SUDAH SEMBUH   ANGGOTA KOMISI IX DPR FRAKSI PAN SALEH DAULAY DESAK PEMERINTAH PUBLIKASIKAN PETA SEBARAN VIRUS KORONA