Kompas TV klik360 cerita indonesia

Ternyata Kesetaraan Gender Sudah Diatur Konstitusi

Minggu, 22 Desember 2019 | 18:10 WIB

Belakangan banyak sekali perempuan yang meminta dan menyuarakan soal kesetaraan gender. Pasalnya, perempuan ingin hak-haknya diakui dan disamakan dengan laki-laki. Hak untuk berkarir, hak untuk memilih, hak kebebasan berekspresi. Hal ini disampaikan oleh Mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri. Presiden perempuan pertama Indonesia ini mengungkapkan, bahwa pernyataan tersebu adalah salah. Tak perlu lagi bagi perempuan untuk meminta akan kesetaraan gender. Pasalnya, hal tersebut sudah diatur oleh konstitusi  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  

Mega menegaskan, Undang-Undang selalu menyebutkan kata “setiap warga negara memiliki hak yang sama”. Tetapi, tidak pernah menegaskan laki-laki dan perempuan. Menurut Mega, artinya baik itu laki-laki, maupun perempuan, memiliki hak yang sama. Mega juga mengajak kita semua untuk berterima kasih kepada Bapak pendiri bangsa yang telah mengatur konstitusi sedemikian rupa. Jadi, menurut Mega, perempuan tak perlu lagi untuk menyuarakan kesetaraan gender, karena semuanya sudah tersurat dalam konstisusi Indonesia. 
 

 

Editor : Abdur Rahim



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:54
STAF KHUSUS KETUA DEWAN PENGARAH BPIP ROMO BENNY SUSETYO MINTA MASYARAKAT LAPOR JIKA TEMUKAN GERAKAN KOMUNISME    PEMKOT DENPASAR, BALI, KESULITAN CARI HOTEL TEMPAT KARANTINA PASIEN COVID-19   SATPOL PP BANDUNG, JAWA BARAT, KUMPULKAN DENDA RP 47 JUTA DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    WAKIL BUPATI KUBU RAYA, KALBAR, SUJIWO, UMUMKAN DIRINYA TERINFEKSI COVID-19   SOAL IZIN UMRAH, KEMENAG SEBUT PIHAKNYA MASIH MENUNGGU DAN BERKOORDINASI DENGAN PIHAK PERWAKILAN DI KJRI JEDDAH    DITJEN KEMENAG: BELUM ADA KEPASTIAN TERKAIT IZIN KEBERANGKATAN JEMAAH UMRAH INDONESIA   WAGUB DKI SEBUT MOBILITAS WARGA TURUN SELAMA PENERAPAN PSBB   WAGUB DKI SEBUT RUMAH PASIEN COVID-19 YANG JALANI ISOLASI MANDIRI HARUS DIBERI TANDA AGAR PETUGAS DAN MASYARAKAT TAHU   GUBERNUR BANTEN WAHIDIN HALIM MENILAI PEMBERIAN SANKSI SOSIAL BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN TIDAK EFEKTIF   PEMKAB TASIKMALAYA, JAWA BARAT, UNGKAP 86 ORANG TERKONFIRMASI COVID-19 DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN   BUPATI CIREBON IMRON ROSYADI TERBITKAN SURAT EDARAN PENIADAAN TRADISI MAULUDAN AKIBAT PANDEMI COVID-19   KOORDINATOR OPERASIONAL RSD WISMA ATLET: PERSENTASE KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 MENINGKAT DARI 71 MENJADI 75 PERSEN   PEMKOT SERANG, BANTEN, SIAPKAN 5 RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 SETELAH KASUS POSITIF KORONA MENINGKAT   LIPI: PILKADA SAAT PANDEMI BUKANLAH SIKAP BIJAK DARI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS YANG TERBENTUK ATAS KEHENDAK RAKYAT