HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Uji Materi UU KPK Ditolak, Mahasiswa: MK Inkosisten

Jumat, 29 November 2019 | 13:32 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang KPK yang diajukan para mahasiswa belum masuk pada pokok perkara. Hal ini lantaran obyek materi undang-undang yang dimohonkan keliru.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut permohonan uji materi belum sampai pada tahap pengujian substansi dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 atau Undang-Undang KPK.

Hal ini karena kesalahan pencantuman nomor undang-undang. KPK pun masih menunggu uji materi Undang-Undang KPK yang diajukan beberapa pihak lain. Termasuk permohonan uji materi Undang-Undang KPK oleh 3 pimpinan KPK pada pekan lalu.

Mahkamah Konsititusi memutuskan untuk menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Zico Leonard dan puluhan mahasiswa terhadap UU KPK karena kesalahan obyek pada penulisan nomor undang-undang.

Sebelumnya Zico Leonard dan 18 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggu mengajukan gugatan uji materi kepada UU KPK yang baru ke MK tepat sehari setelah undang-undang ini disahkan oleh DPR. Saat permohonan diajukan undang-undang hasil revisi belum diberi nomor dan tahun oleh Kementerian Hukum dan HAM serta tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Mahasiswa pemohon uji materi UU KPK yang baru Zico Leonard mempertanyakan sikap Mahkamah Konstitusi terhadap permohonannya. Zico menilai jika MK tidak konsisten dalam menangani uji materi undang undang kpk yang baru. Salah satunya karena jadwal persidangan yang dipercepat sehingga mahasiswa sebagai pelapor tidak dapat melakukan perbaikan permohonan untuk memasukkan nomor UU KPK yang baru disahkan pada 17 Oktober 2019. Zico pun berencana melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi ke Dewan Etik MK.

#UUKPK #MahkamahKonstitusi #UjiMateri

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media social Kompas TV: 
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV 
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv 
Twitter: https://twitter.com/KompasTV 
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
14:44
MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TEGASKAN IURAN BPJS KESEHATAN UNTUK KELAS III TETAP NAIK   KANTOR IMIGRASI PALANGKARAYA, KALTENG, TAHAN WARTAWAN ASAL AS PHILIP JACOBSON KARENA DIDUGA LANGGAR IZIN TINGGAL   DEPUTI BADAN KOORDINATOR PENANAMAN MODAL SEBUT 24 PROYEK INVESTASI MANGKRAK BERNILAI RP 708 TRILIUN    KETUA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEBUT SOAL DAN PENYELENGGARAAN UJIAN DISERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA SEKOLAH    BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN HAPUS PROSEDUR OPERASIONAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL   YLKI MENOLAK RENCANA KEMENHUB YANG AKAN MENAIKKAN TARIF OJEK “ONLINE”   KOMISI I DPR MENDORONG BPK AUDIT KEUANGAN TVRI   SEKRETARIS FRAKSI PPP DPR ACHMAD BAIDOWI TIDAK SETUJU DENGAN KETENTUAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DIHAPUSKAN   PN JAKPUS TOLAK GUGATAN OC KALIGIS TERHADAP GUBERNUR ANIES BASWESAN YANG ANGKAT BAMBANG WIDJOJANTO JADI KOMITE TUGPP   DITLANTAS POLDA METRO JAYA TERAPKAN TILANG ELEKTRONIK UNTUK SEPEDA MOTOR MULAI 1 FEBRUARI 2020   IMIGRASI KARAWANG, JAWA BARAT, TOLAK PULUHAN PERMOHONAN PASPOR YANG DIDUGA UNTUK KEPENTINGAN BEKERJA DI LUAR NEGERI   KETUA DPR PUAN MAHARANI AKAN RENOVASI KANTIN DPR AGAR REPRESENTATIF, NYAMAN, DAN HIGIENIS   TIMSAR JAYAPURA MASIH MENCARI KORBAN PERAHU MOTOR YANG TERBALIK DI PERAIRAN SARMI   KETUA KPU SEBUT ADA SEJUMLAH PEMDA YANG PANGKAS ANGGARAN TANPA LIBATKAN PENYELENGGARA PILKADA 2020