HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

Wacana Pilkada Tak Langsung, Kemunduran Demokrasi?

Jumat, 22 November 2019 | 11:19 WIB

Wacana mengubah pilkada langsung, menjadi tidak langsung dan selektif, muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menggelar rapat kerja dengan komisi II DPR. Dalam evaluasi mendagri, pilkada langsung memiliki mudarat, antara lain banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi sebagai akibat biaya politik yang mahal. Menurut Tito, perlu riset akademik untuk mengkaji dampak positif maupun negatif pilkada langsung.


Wacana yang diutarakan oleh mendagri, menuai kritik dari kalangan dari presiden PKS, Sohibul Iman. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti di masa lalu, dinilai justru akan melanggengkan praktik oligarki kekuasaan.

Gubernur Jateng yang juga politisi PDIP, Ganjar Pranowo, juga kurang setuju dengan wacana kembali ke pilkada tidak langsung. Menurut Ganjar, praktik suap perpotensi muncul kembali, jika pelaksanaan pilkada digelar tidak langsung. 9provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Selain dari sisi legislasi yang sudah mepet, wacana pilkada tidak langsung harus dikaji mendalam, karena berpotensi sebagai kemunduran demokrasi.

Wacana pilkada tidak langsung muncul karena ada penilaian mendagri, bahwa pilkada langsung menimbulkan dampak konflik dan praktik korupsi akibat biaya politik yang tinggi. Sementara, pilkada tak langsung juga dinilai sebuah kemunduran demokrasi.

Untuk membahasnya, di studio telah hadir ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Direktur penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah kemendagri, Andi Bataralifu. Serta peneliti dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, perludem, Fadil Ramadhani,

Editor : Reny Mardika



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
23:55
KOMNAS ANAK PANGGIL ULANG PEMPROV DKI UNTUK MINTA KONFIRMASI TERKAIT PELAKSANAAN PPDB TAHUN AJARAN 2020/2021   TRANSJAKARTA UJI COBA BUS LISTRIK RUTE BALAI KOTA-BLOK M SELAMA 3 BULAN MULAI SENIN, 6 JULI 2020   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD INGATKAN GUBERNUR JATIM TERUS BERKOORDINASI DENGAN DAERAH ATASI COVID-19   KEMENTERIAN PERTANIAN DORONG PENGGUNAAN VARIETAS JAGUNG PRODUKSI TINGGI DI KAWASAN SENTRA JAGUNG   KEMENTERIAN PERTANIAN TARGETKAN PENANAMAN JAGUNG TAHUN 2020 SELUAS 4,49 JUTA HEKTAR   WALI KOTA SEMARANG PERPANJANG PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT TANPA BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN   GUGUS TUGAS COVID-19 SIAPKAN HOTEL GRAND SURABAYA SEBAGAI TEMPAT ISTIRAHAT TENAGA KESEHATAN   RELAWAN PALANG MERAH INDONESIA BANTU IMIGRAN ROHINGYA DI PENGUNGSIAN GEDUNG BEKAS KANTOR IMIGRASI LHOKSEUMAWE   MEMUTUS PENULARAN COVID-19, GUGUS TUGAS JAWA BARAT MAKSIMALKAN “CONTACT TRACING”    MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA MINTA PEMDA PERBANYAK PARKIRAN SEPEDA BERKUALITAS    MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA REKOMENDASI TIGA KONSEP JALUR SEPEDA DI JAKARTA   DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA JATIM: PENYELESAIAN TOL KRIAN-LEGUNDI-BUNDER-MANYAR (KLBM) MUNDUR SEPTEMBER 2020   KEMENTERIAN PUPR DUKUNG PEMPROV JAWA TENGAH BANGUN TIGA PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   KEMENTERIAN PUPR BERHARAP TOL DEPOK-ANTASARI DAPAT KURANGI BEBAN ARUS LALU LINTAS DI TOL JAGORAWI