HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV / nasional / sapa indonesia

Wacana Pilkada Tak Langsung, Kemunduran Demokrasi?

Jumat, 22 November 2019 | 11:19 WIB

Wacana mengubah pilkada langsung, menjadi tidak langsung dan selektif, muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menggelar rapat kerja dengan komisi II DPR. Dalam evaluasi mendagri, pilkada langsung memiliki mudarat, antara lain banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi sebagai akibat biaya politik yang mahal. Menurut Tito, perlu riset akademik untuk mengkaji dampak positif maupun negatif pilkada langsung.


Wacana yang diutarakan oleh mendagri, menuai kritik dari kalangan dari presiden PKS, Sohibul Iman. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti di masa lalu, dinilai justru akan melanggengkan praktik oligarki kekuasaan.

Gubernur Jateng yang juga politisi PDIP, Ganjar Pranowo, juga kurang setuju dengan wacana kembali ke pilkada tidak langsung. Menurut Ganjar, praktik suap perpotensi muncul kembali, jika pelaksanaan pilkada digelar tidak langsung. 9provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, akan menggelar pilkada serentak tahun 2020. Selain dari sisi legislasi yang sudah mepet, wacana pilkada tidak langsung harus dikaji mendalam, karena berpotensi sebagai kemunduran demokrasi.

Wacana pilkada tidak langsung muncul karena ada penilaian mendagri, bahwa pilkada langsung menimbulkan dampak konflik dan praktik korupsi akibat biaya politik yang tinggi. Sementara, pilkada tak langsung juga dinilai sebuah kemunduran demokrasi.

Untuk membahasnya, di studio telah hadir ketua komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Direktur penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah kemendagri, Andi Bataralifu. Serta peneliti dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, perludem, Fadil Ramadhani,

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
14:31
EMMANUEL PETIT MENILAI CARLO ANCELOTTI MERUPAKAN KANDIDAT SEMPURNA MENJADI MANAJER DI ARSENAL   ZVONIMIR BOBAN SEBUT PELUANG ZLATAN IBRAHIMOVIC KEMBALI BERGABUNG AC MILAN SEMAKIN KECIL   BEK PERSIB BANDUNG, FABIANO BELTRAME, RESMI MENJADI WNI   PRESIDEN JOKOWI MINTA PSSI BERBENAH DAN MEMPERBAIKI PRESTASI SEPAK BOLA INDONESIA YANG TENGAH TURUN   PERSIJA JAKARTA DIKABARKAN TERTARIK MENDATANGKAN GELANDANG BALI UNITED, PAULO SERGIO   LAWAN DISKRIMINASI KELAPA SAWIT, INDONESIA GUGAT UNI EROPA DI WTO    MUI JUGA MINTA AMERIKA SERIKAT HENTIKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM TERHADAP RAKYAT AFGHANISTAN DAN PALESTINA   MUI MEMINTA TIONGKOK MENGHENTIKAN KEKERASAN TERHADAP MUSLIM UIGHUR    DINAS BINA MARGA AKAN PASANG TIANG DI TROTOAR WILAYAH RAWASARI, JAKTIM, AGAR TAK DIJADIKAN LAHAN PARKIR   TAUFIK AGUSTONO MERUPAKAN TERSANGKA KASUS SUAP YANG MELIBATKAN EKS ANGGOTA DPR BOWO SIDIK PANGARSO    HARI INI, KPK JADWALKAN PEMERIKSAAN TERHADAP DIREKTUR PT HUMPUSS TRANSPORTASI KIMIA, TAUFIK AGUSTONO   POLDA JABAR PERIKSA 25 ANGGOTA KEPOLISIAN TERKAIT DUGAAN KEKERASAN DALAM PENGGUSURAN RUMAH WARGA TAMANSARI   POLRES CIANJUR BERENCANA MELAKUKAN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN PUNCAK PADA LIBUR NATAL & TAHUN BARU   PENYIDIK KPK KEMBALI PANGGIL KOMISARIS UTAMA PTPN VI SYARKAWI RAUF TERKAIT KASUS DUGAAN SUAP DISTRIBUSI GULA