Kompas TV nasional berita kompas tv

Ahok Mau Dipasang Jadi Bos BUMN, Kontroversi Mencuat

Senin, 18 November 2019 | 13:47 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Punama atau Ahok kembali ramai diperbincangkan karena bakal mengisi pos penting BUMN. Sayangnya, belum lagi terpilih dan bekerja, sudah ada penolakan terhadap Ahok dari serikat pekerja BUMN.

Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir sedang berbenah. Sejumlah posisi atau jabatan dipersiapkan untuk mendongkrak kinerja. Salah satu nama yang ramai dibicarakan akan mengisi posisi penting di BUMN adalah Basuki Tjahaja Purnama atau BTP.

Lalu di pos mana kira-kira BTP nanti?

Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu menjelaskan kinerja BUMN sektor energi kini jadi fokus percepatan pemerintah dan pos itu butuh sosok pendobrak.

Ahok yang jadi perbincangan mengaku pernah membahas beberapa BUMN besar bersama Erick Thohir, terutama yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Lalu tepatkah Ahok memimpin perusahaan BUMN, terutama di sektor energi? Ekonom senior yang juga mantan Menko Maritim, Rizal Ramli mengkritisinya.

Kritik tak cuma datang dari Rizal Ramli, di media sosial pun beredar foto penolakan terhadap BTP dari pihak yang mengaku serikat pekerja dari salah satu BUMN energi.

Penolakan terhadap BTP ada alasannya, “Kita tahu perilaku pak Ahok itu kan kata-katanya kasar, sering bikin keributan. Pertamina ini perusahaan strategis yang menjamin untuk seluruh rakyat dalam supply BBM. Kalau di dalamnya nanti dibikin gaduh, gimana bisa maksimal melayani masyarakat?” kata Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu seperti dikutip dari laman detik.com.

Meski jadi kontroversi, anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus meminta semua pihak memberi kesempatan BTP menunjukkan kemampuannya. Lepas dari polemik penolakan rencana pemilihan pejabat baru untuk mengisi pos BUMN, menurut pengamat ekonomi dari Center Of Reform On Economics, Piter Abdullah harus dilakukan matang, termasuk untuk BTP, sebab BUMN punya kekhususan dalam pengelolaan.

Kini, proses pemilihan pimpinan BUMN masih berjalan. Hasil seleksi ini nantinya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN.

Editor : D I M



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:32
18 TENAGA KESEHATAN RSUD 45 KUNINGAN, JAWA BARAT, POSITIF TERINFEKSI COVID-19   MANTAN KOMISIONER KPU WAHYU SETIAWAN DITUNTUT 8 TAHUN PENJARA TERKAIT KASUS HARUN MASIKU   MAHKAMAH AGUNG BELUM TERIMA SURAT PERMOHONAN PEMAKZULAN FAIDA SEBAGAI BUPATI JEMBER   SATGAS PENANGANAN COVID-19: KASUS BARU TERINFEKSI VIRUS KORONA MENCAPAI 1.679 PADA 3 AGUSTUS 2020    POLDA JATIM SEBUT SUDAH ADA 15 TERDUGA KORBAN KASUS DUGAAN PELECEHAN SEKSUAL BUNGKUS KAIN JARIK   KAPOLRES LHOKSEUMAWE AKBP EKO HARTANTO TERKONFIRMASI POSITIF TERJANGKIT VIRUS KORONA    SATGAS PENANGANAN COVID-19: ANGKA KEMATIAN AKIBAT VIRUS KORONA DI INDONESIA SEMAKIN MENURUN    PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA KUATKAN VONIS TIPIKOR PADA PN PUSAT KEPADA MANTAN DIRUT GARUDA EMIRSYAH SATAR   KAPOLDA METRO JAYA: PEREDARAN NARKOBA SAAT PANDEMI KORONA SAAT TINGGI   HONG KONG TUNDA PEMILU HINGGA 2021 AKIBAT PANDEMI COVID-19    GUBERNUR JAWA BARAT RIDWAN KAMIL SEBUT PASIEN SEMBUH COVID-19 NAIK MENJADI 3.992 ORANG   PRESIDEN JOKOWI: ANGKA KEMATIAN DI INDONESIA LEBIH TINGGI 0,8 PERSEN DARIPADA KEMATIAN GLOBAL    PARTAI GERINDRA IKUT BERGABUNG DALAM GERBONG KOALISI PDI-P DI KOTA SOLO MENGUSUNG GIBRAN RAKABUMING RAKA   POLRESTABES PALEMBANG, SUMSEL, TAHAN DUA YOUTUBER PELAKU "PRANK" PAKET KURBAN BERISI SAMPAH