NEWSTICKER
Close Ads x

MK: Program Pemerintah Seperti Kenaikan Gaji PNS & Perangkat Desa Bukan Politik Uang

BERITA KOMPAS TV | 27 Juni 2019 15:50 WIB
< 500 Views
Kamis
27
Juni
2019
15:50 WIB

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara hasil perolehan suara pemilu presiden, Kamis (27/6).

Hakim konstitusi Arief Hidayat mengatakan, seluruh dalil pemohon terkait program-program pemerintah seperti menaikkan gaji PNS, gaji perangkat desa dan peresmian MRT—adalah sebuah upaya vote buying atau money politics tidaklah benar.

Arief mengatakan, tuduhan pemohon hanya dari berita daring, program itu adalah kebijakan pemerintah dalam memenuhi amanat undang-undang khsuusnya UU APBN. “Ini sesuatu yang tidak mungkin tidak dijalankan, karena merupakan kesepakatan pemerintah dengan DPR,” kata Arief.

Simak pemaparan hakim konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pleno dengan agenda putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden.

#SidangSengketaPilpres #SidangMK #MahkamahKonstitusi

TAG : sidang sengketa pilpres sidang mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi joko widodo-ma’ruf amin prabowo subianto-sandiaga uno kenaikan gaji pns kenaikan gaji perangkat desa
VIDEO TERPOPULER
1
2
3
4
5
6
7
BERITA LAINNYA
| 04:55

| 03:44

| 01:56
17 Oktober 2019 21:04 WIB

Selamat Ulang Tahun Prabowo Subianto ke-68


| 01:56

| 01:52

| 01:07

| 03:36
17 Oktober 2019 20:09 WIB

Yuk Cicipi Kuliner Favorit Jokowi


| 00:36