HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV / nasional / aiman

3 Jenderal Purnawirawan dalam Kasus Makar & Kepemilikan Senjata Api Ilegal - AIMAN (4)

Rabu, 26 Juni 2019 | 22:30 WIB

Pengungkapan kasus Kerusuhan 21 - 22 Mei 2019 terus berlanjut.Polisi menyatakan delapan dari sembilan korban tewas akibat peluru tajam. BIN jugamengungkapkan bahwa penembak saat kerusuhan bukan berasal dari satuan Polri atau TNI. Hasil uji balistik mengungkapkan bahwa ulir peluru dari jenis senjata pelaku bergerak ke kanan. Sementara, ulir peluru khas senjata Polri dan TNI bergerak ke kiri. Selain itu, Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta sekaligus Peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, menduga bahwa pelaku penembakan adalah sosok terlatih. Hal ini terlihat dari posisi luka tembak korban dan jenis senjata api pelaku.

Di saat bersamaan, polisi telah menetapkan enam tersangka kepemilikan senjata api ilegal. Senjata ini diduga akan digunakan untuk membunuh empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. Sebelum rencana pembunuhan terbongkar, sejumlah jenderal purnawirawan ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal dan makar.

Mayjen(Purn) TNI Kivlan Zen telah ditetapkan tersangka atas dua kasus tersebut sejak bulan Mei lalu.Sementara itu, Mayjen (Purn) TNI Soenarko juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Sedangkan, Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Pol Sofyan Jacob pun menjadi tersangka untuk kasus makar.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
01:02
JUVENTUS TAWARKAN KONTRAK BARU UNTUK PAULO DYBALA   GANDA PUTRA MOHAMMAD AHSAN/HENDRA SETIAWAN JUARA BWF WORLD TOUR FINALS 2019   KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANA OTONOMI DAERAH SARANKAN PEMERINTAH LIBATKAN PEMDA DALAM PEMBENTUKAN RUU “OMNIBUS LAW”   KLHK: 85 PERSEN PERUSAHAAN TAATI ATURAN LINGKUNGAN HIDUP   WALI KOTA JAKBAR TUNGGU REKOMENDASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN INSPEKTORAT TERKAIT PPSU DIRENDAM DI SALURAN AIR   DITJEN PAS UNGKAP PENYELUNDUPAN NARKOBA KE LAPAS MAUPUN RUTAN MENGGUNAKAN “DRONE”   WAKIL KETUA KPK SAUT SITUMORANG: HUKUMAN MATI TIDAK SESUAI PANCASILA   KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MINTA PEMERINTAH BERI KEPASTIAN SOAL MORATORIUM PEMEKARAN DAERAH   KPK DALAMI TEMUAN PPATK SOAL KEPALA DAERAH SIMPAN UANG DI KASINO LUAR NEGERI   KPK HARAP PRESIDEN JOKOWI SEGERA UMUMKAN HASIL INVESTIGASI KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS NOVEL BASWEDAN   ANTISIPASI BENCANA ALAM, KAI DAOP 3 CIREBON SIAPKAN ALAT MATERIAL UNTUK SIAGA (AMUS) DI 20 TITIK STASIUN   KOMINFO JAMIN JARINGAN TELEKOMUNIKASI LANCAR SAAT LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU   KEMENTERIAN PUPR DUKUNG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT DI BANTEN   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO GANDENG KORPS ALUMNI HMI UNTUK SOSIALISASIKAN RUU “OMNIBUS LAW”