Layanan BSI Eror, Rektor ITB Ahmad Dahlan Buat Surat Terbuka untuk BSI dan Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.TV- Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB)  Ahmad Dahlan Jakarta Mukhaer Pakkann membuat surat terbuka kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Menteri BUMN Erick Thohir, atas gangguan layanan BSI sejak Senin (8/5/2023). 

Ia mempertanyakan lambannya penanganan gangguan layanan BSI. Mulai dari aplikasi mobile banking BSI, ATM BSi, hingga transaksi di teller bank. 

"Maka saya harus menyuarakan ini ke pada pemerintah, terutama ke Menteri BUMN, dan petinggi BSI serta pihak terkait dengan BSI," ujarnya  dalam surat terbukanya, Kamis (11/5/2023). . 

Baca Juga: Repotnya Nasabah Saat BSI Gangguan, Sampai Beralih Buka Rekening Bank Lain

Ia meminta masalah ini segera diselesaikan, karena bisa menjadi citra buruk bagi BSI. Apalagi punya mimpi menjadi bank Islam terbesar ke-10 di dunia dan 5 besar di Tanah Air.

Mukhaer menyinggung aset BSI yang telah mencapai Rp277 triliun dan ekuitas perusahaan sebesar Rp26 triliun. 

"Maka dengan kejadian ini, akhirnya kami mulai ragu terhadap kapasitas manajemen BSI. Sebagai bagian komponen ummat, masalah ini harus segera dituntaskan, secepatnya, karena bagian dari ikhtiar dan jihad kita semua," ucapnya. 

Menurut Mukhaer, banyak nasabah BSI yang tidak punya rekening bank lain. Sehingga dengan adanya gangguan BSI, gaji, upah, honor, dan transaksi lainnya tidak bisa diproses. 

Ia mengatakan, banyak di antara mereka adalah nasabah ultramikro, mikro, dan kecil, bahkan berpenghasilan rendahan. Mereka juga memiliki anak, saudara, dan keluarga yang butuh pembayaran. 

Baca Juga: BSI Selidiki Dugaan Serangan Siber yang Bikin Mobile Banking Sampai Layanan Teller Eror

"Berapa kerugian mereka? Berapa dampak sosial dan psikologis mereka akibat tidak bisa bertransaksi? Sampai kapan mereka hilang kesabarannya?" sebutnya. 

Di sisi lain, Mukhaer yang juga pimpinan Muhammadiyah, menyebut kerugian yang dialami Amal Usaha Muhammadiyah. "Saya sebagai pimpinan di salah satu Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang memiliki ratusan dosen, karyawan, dan staf serta mitra yang bertransaksi loyal sebagai nasabah BSI yang terhormat, hampir tiap saat, mereka minta pejelasan ke saya tentang masalah dan keberadaan BSI ini,"

Mukhaer menyayangkan belum adanya permintaan maaf secara terbuka dan transparan dari manajemen BSI. Bahkan, pihak pemerintah sebagai inisiator pendirian BSI, ia nilai hanya diam seribu bahasa. 

Begitu juga petinggi Kementerian BUMN sebagai operator penggabungan 3 bank syariah menjadi BSI. 

"Mereka semua hanya mengambinghitamkan para hacker atau pelaku serangan siber, sehingga berdampak down-nya sistem transaksi. Manajemen BSI hanya ngomong akan diselesaikan bertahap," tuturnya. 

"Padahal mereka digaji tinggi, dihonor besar, dan pelbagai fasilitas yang diterima dari nasabah-nasabah kecil dan miskin. Kalau mereka tidak memiliki rasa malu, pasti akan terus menerus mencari kambing hitam dan tidak mau tanggungjawab serta tidak akan mau mengalkulasi berapa besar kerugian finansial, sosial, dan psikologis nasabah," lanjutnya. 

Mukhaer lantas mengutip pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan hak nasabah atau konsumen untuk dilindungi. 

Baca Juga: Dirut BSI Minta Maaf Atas Layanan Eror, Tegaskan Jaga Keamanan Data Nasabah

Begitu juga peraturan turunannya, di mana pihak pelaku usaha, termasuk manajemen bank, harus melindungi dan bertanggungjawab terhadap nasib konsumen yang dirugikan.