Luhut Minta Jokowi Beri Sanksi Kementerian hingga BUMN yang Tak Belanja Produk Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Joko Widodo untuk menerapkan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) bagi kementerian atau lembaga (K/L) yang tidak belanja produk dalam negeri.

Hal ini berlaku untuk Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tersebut dalam Peresmian Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2023).

“Kami meminta Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mengakselerasi dan memitigasi hambatan pelaksanaan belanja produk dalam negeri melalui pertama, reward and punishment, tambahan bagi KL yang tidak mencapai target minimal 95 persen dari anggaran barang dan jasa,” kata Luhut, dikutip dari Antara.

Baca Juga: Luhut Kembali Ketemu Surya Paloh, Demokrat Yakin Nasdem Setia di Koalisi Perubahan

Luhut meminta adanya perbaikan proses bisnis dan dasar hukum kebijakan belanja produk dalam negeri (PDN) melalui perubahan penilaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Lalu percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik maksimal pada Agustus 2023, serta menyederhanakan berbagai regulasi termasuk pemberian insentif dan disinsentif.

Kemudian, BUMN diminta untuk melaksanakan peta jalan pengurangan impor dan menjadi ujung tombak pengembangan industri subtitusi impor dalam negeri hingga memprioritaskan merek Indonesia dalam belanja K/L.

“Sistem pembelanjaan pemerintah berbasis elektronik akan membuat kita lebih maju lagi ke depan. Sebagai penutup, tidak ada negara lain yang akan peduli dengan produk Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia,” ujar Luhut.

Luhut memaparkan, sejak Presiden Jokowi mencanangkan aksi afirmasi gerakan tersebut melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2022 terdapat enam capaian besar.

Pertama, nilai realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN mencapai Rp762,7 triliun dengan perkiraan dampak ekonomi berkisar 1 persen.

Kedua, jumlah tayang produk dalam negeri di e-katalog mencapai 2,049 juta produk, di mana angka tersebut lebih tinggi dari target yang dicanangkan yakni 1 juta produk.

Baca Juga: Luhut Sambangi Nasdem Tower Bertemu Surya Paloh

Ketiga, berhasil diselenggarakan peluncuran kartu kredit pemerintah domestik pada Agustus 2022.

Keempat, terjadinya integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah yang selesai dilakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia.

Dan kelima, implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri yang mampu menghemat anggaran Rp1,8 triliun, serta mampu menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan inovasi bagi anak muda Indonesia.

Serta keenam, melalui peluncuran Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022, dipatok target 1,2-1,4 miliar perjalanan tahun ini dengan dampak langsung terhadap pendapatan pariwisata senilai Rp3.200 triliun.