Jokowi Bakal Kirim Jenderal Jadi Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar, Ini Kata Kemlu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia belum memutuskan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk  membantu negara itu keluar dari krisis politik. Para menteri luar negeri (menlu) ASEAN mendesak junta militer Myanmar bekerja sama mengurangi kekerasan agar dialog inklusif antara para pihak yang bertikai bisa terjadi.

"Soal utusan khusus, belum ada mekanisme pelaksanaannya, belum ada keputusan untuk mengirim utusan khusus ke Myanmar," ungkap Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R Suryodipuro di Jakarta, Jumat (3/2/2023) seperti laporan Antara.

Para menteri luar negeri Asia Tenggara mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengurangi kekerasan dan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk membuka jalan bagi dialog nasional yang bertujuan mengakhiri krisis yang memburuk di negara itu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yang menjadi tuan rumah pertemuan para menlu ASEAN, Jumat, mengatakan, para menteri sepakat dialog nasional yang inklusif “adalah kunci untuk menemukan penyelesaian damai atas situasi di Myanmar”. Pun, mengurangi kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan disebut “yang terpenting untuk membangun kepercayaan dan kepercayaan diri," seperti laporan Associated Press.

Dia mengatakan, kurangnya kemajuan di Myanmar “menguji kredibilitas kita” sebagai sebuah kelompok, dan upaya ASEAN menuju perdamaian di Myanmar akan dikoordinasikan dengan negara-negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tugas utusan khusus untuk Myanmar tahun ini dipikul Menlu RI Retno Marsudi. Sesuai dengan mekanisme yang telah diberlakukan sebelumnya, menlu dari negara yang menjadi ketua ASEAN sekaligus mendapat tugas menjadi utusan khusus untuk Myanmar.

Baca Juga: Indonesia Terus Dorong Komunikasi Intensif untuk Atasi Krisis Myanmar

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengutarakan rencananya untuk mengirim seorang jenderal tinggi untuk berbicara dengan para pemimpin junta Myanmar. Namun, Sidharto menegaskan pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN Coordinating Council ACC sama sekali tidak membahas soal kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

Pertemuan para menteri luar negeri kali ini lebih banyak membahas langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan Konsensus Lima Poin. 

"Fokus Indonesia sebagai ketua ASEAN adalah menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam rangka mendorong penghentian kekerasan supaya bisa tercipta kondisi yang dapat membuka proses dialog yang inklusif, serta penyaluran bantuan kemanusiaan," ujar Sidharto. 

Dua utusan khusus keketuaan ASEAN sebelumnya, yakni Menlu Brunei Darussalam dan Kamboja belum berhasil memasuki Myanmar karena tidak diberi akses oleh junta militer. 

Pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN itu, kursi untuk Myanmar juga tampak kosong meski Indonesia, kata Sidharto, sebetulnya tetap mengundang perwakilan non-politik Myanmar. 

Sementara itu, ASEAN mengecualikan perwakilan politik Myanmar dalam berbagai pertemuan ASEAN sebagai bagian sanksi tindakan junta militer.