Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk, Apa Jawaban Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.TV- Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan data IPK atau "Corruption Perception Index" (CPI) Indonesia pada 2022.

Hasilnya, Indonesia melorot 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021 atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei.

IPK mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Pada 2021 skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut OTT buat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terendah Semenjak Reformasi!

Skor ini merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tahu penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ini, hanya menjawab pendek.  

"Itu akan menjadi evaluasi dan koreksi kita bersama," kata Presiden Jokowi seusai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2/2023) dikutip dari Antara.

Indeks Korupsi Indonesia menjadi yang terburuk saat ini, bahkan dibandingkan dengan negara tetangga, Timor Leste. 

Di level ASEAN, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), Myanmar (23).

Sedangkan di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90, diikuti dengan Finlandia dan Selandia Baru (87), Norwegia (84), Singapura dan Swedia (83) serta Swis (82). Sementara di posisi terendah ada Somalia dengan skor 12, Suriah dan Sudan Selatan (13), Venezuela (14).

Baca Juga: Di Tengah Perang, Ukraina Digegerkan Skandal Korupsi Triliunan Rupiah di BUMN Perminyakan

IPK Indonesia sama dengan Bosnia Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone. IPK Indonesia bahkan lebih rendah dibanding dengan Kolombia (39), Lesotho (37), Kazakhstan (36) maupun Sri Langka (36).