Sekjen PBB Minta Dunia Bela Rakyat Myanmar, Pemilu oleh Junta Militer Justru Hasilkan Instabilitas

NEW YORK, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari Senin (30/1/2023) waktu New York menegaskan dukungan untuk aspirasi demokrasi rakyat Myanmar, dan memperingatkan bahwa pemilu yang direncanakan junta militer di tengah tindakan keras terhadap warga sipil dan pemimpin politik akan "berisiko memperburuk ketidakstabilan".

Seperti laporan Associated Press, Selasa (30/1/2023), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Sekjen PBB mengutuk keras semua bentuk kekerasan di Myanmar karena krisis di negara itu memburuk "dan memicu implikasi regional yang serius".

Tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 dari pemerintah terpilih, menangkap Aung San Suu Kyi serta anggota tertinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi, yang menang pemilu dengan telak untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan umum November 2020.

Junta militer menekan perlawanan luas terhadap pengambilalihan militer menggunakan kekuatan mematikan, membunuh hampir 2.900 warga sipil dan menangkap ribuan orang yang terlibat perlawanan tanpa kekerasan. 

Penumpasan biadab memicu perlawanan bersenjata di sebagian besar negara. Pemerintah militer menganggap organisasi besar yang menentang kekuasaan militer sebagai kelompok “teroris”.

Junta Militer memberlakukan undang -undang baru tentang pendaftaran partai politik yang diterbitkan hari Jumat lalu, yang aturannya mempersulit kelompok oposisi untuk mengajukan tantangan serius terhadap kandidat yang didukung tentara dalam pemilihan umum yang dijadwalkan akhir tahun ini.

Baca Juga: Indonesia Terus Dorong Komunikasi Intensif untuk Atasi Krisis Myanmar

Aturan terbaru itu menetapkan tingkat minimum untuk partai, termasuk tingkat keanggotaan 100 kali lebih tinggi daripada pemilu 2020, ditambah persyaratan pendanaan yang ketat.

Guterres “prihatin dengan niat militer untuk mengadakan pemilu di tengah meningkatnya pemboman udara dan pembakaran rumah warga sipil, bersama dengan penangkapan, intimidasi dan pelecehan terhadap pemimpin politik, aktor masyarakat sipil dan jurnalis,” kata juru bicara PBB. 

“Tanpa adanya syarat yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk secara bebas menggunakan hak politik mereka, jajak pendapat yang diusulkan berisiko memperburuk ketidakstabilan.”