Panglima TNI Belum Siapkan Rencana Pemindahan Personel dan Mabes ke IKN, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah instansi pemerintah akan menjadi yang pertama pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kantor kementerian dan lembaga juga menjadi infrastruktur yang dibangun bersamaan dengan kompleks Istana Negara. Namun, untuk Markas Besar TNI, belum ada target waktu kepindahannya.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, pihaknya belum menetapkan target ataupun menyusun rencana untuk memindahkan personel dan Markas Besar TNI ke IKN. Lantaran, hingga saat ini TNI belum mendapatkan kepastian terkait besaran anggaran dari APBN untuk kebutuhan pemindahan tersebut.

”Setelah mendapatkan kepastian tentang besaran anggaran, barulah nantinya kita bisa bergerak, mulai membangun aset gedung-gedung yang nantinya digunakan untuk menampung para personel TNI yang akan berpindah tugas ke IKN,” kata Yudo seperti dikutip dari Kompas.id,  Minggu (29/1/2023).

Yudo menjelaskan, pihaknya baru mendapat informasi soal luas lahan untuk TNI di IKN, yang telah ditetapkan sekitar 270 hektar. Tapi TNI terus mendukung pembangunan IKN dengan menempatkan satu kompi yang terdiri atas 100 personel dari Kodam VI/Mulawarman.

Ia menyampaikan, personel tersebut bersiaga mengawasi pengiriman logistik dan material untuk pembangunan sekaligus juga mengawasi jalannya aktivitas pembangunan di IKN.

Baca Juga: Setop Berharap Ada Warteg di Lokasi Konstruksi IKN, Menteri Basuki Siapkan Tempat Ini untuk Pekerja

”Bersama dengan Polri, kami akan mengawasi agar kegiatan pembangunan bisa berlangsung lancar dan memenuhi target tahapan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahunnya,” tutur Yudo.

Jika nanti sudah mendapatkan anggaran, barulah TNI bersiap untuk melakukan aktivitas pembangunan sendiri.

”Ketika sudah bisa merencanakan pembangunan, maka kami pun akan segera menggeser sebagian personel untuk terlibat ikut membangun sarana prasarana yang dibutuhkan. Kalangan kami sendiri, seperti Zeni AD dan Marinir, misalnya, juga memiliki kemampuan untuk membangun konstruksi fisik,” ujarnya.

Sebelumnya, di Yogyakarta, Jumat (27/1/2023), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik di IKN tahun ini dialokasikan sebesar Rp 24 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan fisik, termasuk di antaranya untuk penyediaan air baku.