PP Muhammadiyah Khawatir Politik Uang Dominan di Pemilu 2024, Singgung Duit Triliunan Berputar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politik uang menjadi salah satu hal yang membuat PP Muhammadiyah khawatir menuju pemilu 2024. Bahkan, mereka minta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu untuk mengatur agar hal itu tidak dominan. 

Hal itu diungkapkan Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin dalam webinar 'Partisipasi Ormas Dalam Pendidikan Pemilih Cerdas Untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas 2024' yang digelar Kemendagri, Rabu (25/1/2023)

Menurut Izzul, persoalan politik uang di pemilu 2024 menjadi perhatian PP Muhammadiyah dan dibahas dalam Muktamar ke-48 beberapa waktu lalu. 

Selain itu, ia juga mendengar, ada duit senilai triliunan rupiah yang beredar untuk politik uang itu dan disebutnya bisa membajak demokrasi.

"Di Muktamar ini (bahaya politik uang) salah satu yang direkomendasikan. Ini jadi persoalan cukup berat di pemilu di Indonesia. Di mana pemilu mahal, bukan soal teknis penyelengaraaan pemulu. Tapi mahal dikeluarkan peserta pemilu," jelasnya, Rabu, diikut dari Youtube Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri.

Ia menyebut, konsekuensi dari  hal itu, jika terpilih maka parpol atau calon peserta pemilu bakal mengembalikan dana yang besar itu ketika menjabat.

"Ini kita khawatir, jadi beban anggota dewan dan pimpinan eksekutif terpilih. Kita berharap, mekanisme pemilu diantisipasi. Supaya persoalan besar ini termininalisir," jelasnya. 

Baca Juga: Resmi! Ini Daftar Lengkap Pengurus PP Muhammadiyah Periode 2022-2027 Dipimpin Haedar Nashir

Biaya Politik Sangat Mahal Sampai Triliunan