Kompas TV nasional rumah pemilu

Pengamat soal Saran Bamsoet untuk Pikirkan Ulang Pelaksanaan Pemilu 2024: Pengkhianat Konstitusi

Kompas.tv - 9 Desember 2022, 10:19 WIB
pengamat-soal-saran-bamsoet-untuk-pikirkan-ulang-pelaksanaan-pemilu-2024-pengkhianat-konstitusi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mempersilakan KPK mengusut dugaan masalah hukum di Formula E. (Sumber: Dokumen pribadi)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang menyarankan pelaksanaan Pemilu 2024 dipikirkan ulang, menunjukkan bukan sikap seorang negarawan. 

"Saya ingatkan semua pejabat dan relawan, cukong, yang masih punya energi tiga periode, perpanjangan masa jabatan, kalau tetap nekat, Presiden Jokowi berada di ujung tanduk, bukan seorang negarawan," kata Pangi kepada Kompas TV, Jumat (9/12/2022). 

Baca Juga: Bamsoet Sarankan Pemilu 2024 Dipikirkan Ulang: Berpotensi Panaskan Suhu Politik Nasional

Menurut dia, agenda oligarki tersebut akan dilawan oleh rakyat yang tidak setuju dengan agenda yang mencoreng demokrasi tersebut. 

"Ketua MPR dan Ketua DPD RI, pengkhianat konstitusi, kalian sadar, bersuara lah, mumpung belum dibungkam suara kita," ujarnya. 


Ia menilai dengan jabatan sebagai Ketua MPR Bamsoet bisa berpotensi sebagai pengkhianat konstitusi. 

"Saya pikir yang berpotensi menjadi pengkhianat konstitusi adalah yang punya jabatan strategis, atas nama kehendak rakyat, padahal ini agenda elite yang tidak mau pestanya cepat berakhir. Mau dibawa ke mana negara ini," katanya. 

Ia menambahkan, dirinya sudah memperkirakan kalau isu ini akan terus bergulir hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.

"Ini sudah saya perkirakan dan ramalkan. Mereka punya judul lagu lama dan kaset usang, karena enggak ada yang memenuhi kriteria sehebat Jokowi, maka untuk kelanjutan legacy agar tercapai Indonesia emas 2045, maka bagi mereka yang lain enggak akan ada seperti Jokowi."

"Kita akui Jokowi rajin turun menyapa menyalami masyarakat Indonesia. Namun di mana logika Anda dengan dalil di atas kemudian punya kesimpulan yang merusak, karena enggak ada capres yang punya kriteria seperti pak Jokowi, maka pak Jokowi harus ditambah masa jabatannya," ujarnya. 

Sebelumnya, Bamsoet menganggap penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaiknya dipikirkan ulang.

Alasan Bamsoet, sejumlah potensi perlu diwaspadai. Salah satunya pemilu 2024 disebut berpotensi memanaskan suhu politik nasional. 

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Politisi dari Golkar itu menyinggung soal proses pemulihan akibat pandemi Covid-19, serta potensi ancaman globan dan juga potensi bencana. 

Baca Juga: Dewan Pers akan Bentuk Tim Khusus Pengaduan Pemberitaan Pemilu Jelang Tahun Politik 2024

"Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini," ujar Bamsoet.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x