Tujuan Lestari terkait

BIN: Kasus Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Tidak Ada Kaitannya dengan Politik

Upaya penjegalan tersebut, menurutnya, dilakukan dengan penyidikan kasus dana beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri. Padahal, kata dia, pengelolaan beasiswa itu tidak terkait Gubernur Papua.

Kemudian Stefanus juga menyebut terdapat pertemuan antara Kapolri saat itu, Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, dan mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw.

Mereka bertemu di rumah anggota BIN Daerah Papua Brigjen Napoleon dan bersepakat menjadikan Paulus sebagai calon wakil Gubernur Papua mendampingi Lukas.

“Akhirnya, Paulus Waterpauw gagal menjadi calon Wakil Gubernur mendampingi Lukas Enembe dikarenakan yang bersangkutan tidak mendapatkan dukungan partai politik,” tuturnya. 

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga membantah adanya politisasi terhadap kasus Lukas Enembe. 

Mahfud mengatakan bahwa tidak ada politisasi hukum terhadap Gubernur Papua tersebut. 

"Tidak ada politisasi di sini, yang ada politik hukum. Beda ya politisasi hukum dan politik hukum," kata Mahfud dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jumat (23/9/2022) lalu. 

"Kalau politik hukum itu adalah upaya menegakkan hukum sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh negara. Kalau politisasi hukum itu mempermainkan hukum melalui kegiatan atau kekuatan politik."

"Ini tidak ada, memang begitu hukumnya di mana politik hukum kita mengatakan untuk memberantas korupsi harus dilakukan penegakan hukum atas setiap kasus korupsi dengan sungguh-sungguh dan ini sudah dilakukan seteliti mungkin oleh KPK dan PPATK," jelas Mahfud. 

Baca Juga: Pemeriksaan Dijadwalkan Senin Besok, Jika Lukas Enembe Tidak Datang KPK Pertimbangkan Jemput Paksa?