Kompas TV nasional politik

AHY Respon IKN "Nusantara" yang Jalan Terus: Lebih Baik Ditunda, Daripada Dipaksakan

Kompas.tv - 16 September 2022, 18:43 WIB
ahy-respon-ikn-nusantara-yang-jalan-terus-lebih-baik-ditunda-daripada-dipaksakan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di DPP Partai Nasdem, Selasa (29/3/2022). AHY mengimbau proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk ditunda daripada dipaksakan. (Sumber: Tangkapan layar YouTube Kompas TV)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, proyek perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN 'Nusantara' ke Kalimantan Timur lebih baik ditunda.

Sebab, kini masyarakat lebih membutuhkan bantuan pemerintah ketimbang pembangunan infrastruktur. 

Baca Juga: Jawab Sentilan AHY soal BLT, Risma: Ada Kondisi yang Tidak Stabil, Tak Seperti Biasanya

"Menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat," kata AHY saat menyampaikan pidato politik dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Menurut dia, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggunakan APBN dalam pembiayaan IKN. 

Karena, pembangunan IKN memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara.

"Begitu juga, pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara, dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun, dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak, dari skema perhitungan awal," ujarnya. 


AHY mengatakan Partai Demokrat menyarankan perlunya perencanaan yang matang dalam membangun megaproyek tersebut. 

Nantinya, dengan perencanaan yang matang, IKN tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.

"Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika megaproyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat," kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. 

Meski begitu, lanjut AHY, Partai Demokrat setuju dengan pembangunan pusat pemerintahan baru, IKN dengan mengingatkan kondisi kota Jakarta yang sudah tidak ideal lagi. 

Baca Juga: RDTR 4 Tempat di IKN Sudah Selsai, 5 Menyusul di Akhir Tahun

"Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya," tandas AHY. 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x