Imbas Kenaikan Harga BBM, Ketahanan Nelayan Dinilai Pada Titik Mengkhawatirkan, Ini yang Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Kenaikan harga bahan bakar minyak dan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi  dinilai berpotensi memperparah kemiskinan nelayan.

Terkait kondisi ini, Komisi IV DPR meminta pemerintah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera melakukan langkah konkret mengatasi persoalan BBM bersubsidi bagi nelayan

Sebagaimana catatan dari KKP, akses nelayan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi masih sangat terbatas. Dari sekitar 11.000 kampung nelayan, ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar hanya 388 unit atau 3,52 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas terkait pengaturan dan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan.

Selain itu, mendata lokasi-lokasi nelayan yang mengalami kekurangan alokasi BBM bersubsidi serta berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.

“KKP akan hadir untuk nelayan, terutama di masa-masa sulit kenaikan harga BBM seperti sekarang ini. Program perlindungan dan pemberdayaan nelayan antara lain dengan mempermudah akses BBM,” katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Senin (12/9/2022).

Baca Juga: Ribuan Nelayan Kecil di Medan Utara Tak Bisa Melaut karena Tingginya Harga BBM

Adapun, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyebutkan, kenaikan nilai tukar nelayan (NTN) menjadi 107,21 per Agustus 2022 dinilai masih jauh dari level sejahtera.

“Ironisnya, meski NTN naik, di saat harga BBM juga naik tinggi, maka ketahanan nelayan kita di titik sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Diketahui, Data Badan Pusat Statistik menyebut NTN pada Agustus 2021 adalah 105,46.

Menurut Luluk, KKP harus menerapkan langkah sangat serius untuk menyelamatkan kegentingan nasib nelayan, seperti memastikan kecukupan alokasi solar bersubsidi.

Dari jatah BBM bersubsidi nelayan sebesar 2,2 juta kl per tahun, alokasi yang diterima nelayan rata-rata hanya 400.000 kl per tahun.

Untuk itu, Ia mempertanyakan langkah konkret KKP dalam membantu nelayan

Hal serupa juga dikemukakan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Salim Fakhry. Ia mengemukakan, BBM sangat dibutuhkan nelayan untuk operasional melaut. Langkah KKP untuk memfasilitasi BBM nelayan perlu diseriuskan.