Kompas TV video vod

Kecewa Sampel Data yang Bocor Benar Adanya, Warga Khawatir Data Pribadi Disalahgunakan!

Kompas.tv - 10 September 2022, 22:48 WIB
Penulis : Shinta Milenia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Safenet dan sejumlah organisasi sipil membuka posko pengaduan kebocoran data pribadi.

Posko ini didirikan untuk menuntut pemerintah bertanggung jawab melindungi data pribadi warga.

Kasus kebocoran data diduga terjadi di Komisi Pemilihan Umum atas laporan penjualan data di situs Forum Peretas.

Data 105 juta warga diduga diretas oleh salah satu akun di Forum Peretas yang juga menjual data registrasi kartu SIM seluler.

Data yang dikumpulkan diklaim berasal dari data KPU, berisi data pribadi pemilih untuk Pemilu 2019.

Baca Juga: Ahli Digital Forensik: Motif Peretas Kebanyakan Ekonomi, Data yang Dijual Bisa Seharga Ratusan Juta

Dari sampel data yang diberikan oleh penjual terdapat nomor Kepala Keluarga, nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir,  jenis kelamin, alamat rumah, hingga status disabilitas dan TPS tempat memilih.

Kompastv memverifikasi sampel data yang diberikan di situs Forum Peretas.

Salah satunya di Kota Bogor, Jawa Barat, kami memverifikasi sampel data warga Kecamatan Bogor.

Ketika dicocokkan, warga ini mengakui data nama, alamat, tempat tanggal lahir, sama dengan sampel data yang bocor, namun nomor KTP dan Kartu Keluarganya berbeda.

Tidak hanya di Kota Bogor, kami juga memverifikasi sampel data di Kota Bandung, Jawa Barat.

Ketika dicocokan, semua data yang tertera sama persis dengan data pribadinya.

Warga ini pun kecewa dan khawatir data pribadinya disalahgunakan.

Namun, KPU membantah bahwa format data yang diberikan tidak sesuai dengan jenis data pemilih yang dimiliki oleh KPU.

Sebelumnya, 1,3 miliar data pribadi pengguna telepon selular diduga bocor di laman Forum Peretas.

Kebocoran data diduga berisis Nomor Induk Kependudukan serta nomor telepon.

Alih-alih melakukan langkah strategis, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate meminta masyarakat menjaga data pribadi serta Nomor Induk Kependudukan.

Johnny meminta warga tidak sembarangan memberikan NIK kepada orang lain atau pihak ketiga.


 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x