Pemerintah Akan Berikan BLT Rp600.000 Per Bulan Untuk 20,56 Juta KPM

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah meluncurkan bantuan sosial untuk masyarakat, guna meningkatkan daya beli di tengah kenaikan harga-harga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp24,17 triliun rupiah untuk bansos tersebut.

"Kami baru saja membahas dengan Presiden soal pengalihan subsidi BBM. Masyarakat akan dapat bansos dalam rangka tingkatkan daya beli terutama karena tendensi kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global perlu direspons," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/8/2022).

Sri Mulyani didampingi oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca Juga: BI Luncurkan QRIS Antar Negara, Bayar Belanjaan di 4 Negara Ini Cukup Pakai Ponsel

"Bapak Presiden minta kami bertiga diminta sampaikan ke masyarakat, pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 20,65 juta orang Kelompok Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bansos dalam dua tahap berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM. Total nilainya sebesar Rp12,4 triliun.

"Mulai dibayarkan oleh Mensos sebesar Rp150.00p per KPM selama 4 kali. Akan dibayarkan sebanyak 2 kali, jadi akan ada Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua," ucap Bendahara Negara tersebut.

Baca Juga: Antam Tolak Bayar Emas 1,1 Ton Ke Crazy Rich Surabaya, Siapkan Langkah Hukum Lanjutan

Ia mengatakan, nantinya Mensos Risma akan menjelaskan mekanisme penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM.

"Akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia," sebut Sri Mulyani.

Selain BLT, pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan  subsidi transportasi untuk masyarakat di daerah.