Subsidi BBM Tidak Akan Ditambah, Banggar DPR Saran Pemerintah Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua  Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya tidak akan menyetujui tambahan subsidi BBM tahun ini. Ia pun meminta pemerintah mencari pilihan lain untuk menyiasati kenaikan harga minyak.

"Tidak akan ada penambahan subsidi. Pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga energi yang disubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin," kata Said seperti dikutip dari Kontan.co.id, Senin (15/8/2022).

Sebelumnya Banggar sudah mengabulkan permintaan tambahan subsidi BBM dan energi pada Mei lalu, dengan total mencapai Rp502 triliun.

“Banggar DPR tidak akan mengubah alokasi subsidi energi pada tahun ini. Banggar DPR juga telah lama menyarankan kebijakan reformasi kebijakan subsidi energi. Sebaiknya pemerintah segera menjalankan kebijakan reformasi subsidi energi,” tutur Said.

Baca Juga: Subsidi Energi Tembus Rp502 T, Jokowi: Enggak Ada Negara Seberani Kita

“Oleh karena itu reformasi kebijakan subsidi nonenergi dan program perlindungan sosial harus lebih tepat sasaran dan waktu,” tambahnya.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menghitung kemungkinan kenaikan harga Pertalite. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, subsidi BBM dan listrik yang saat ini dianggarkan sudah terlalu besar.

Oleh karena itu, pemerintah kini tengah mengkaji opsi lain sebagai solusi agar tetap bisa menyediakan BBM, tapi tidak terlalu membebani keuangan negara. Pasalnya, kecil kemungkinan pemerintah akan menambah anggaran subsidi energi.

"Kalau subsidi kan sudah diputus sama DPR yang Rp502 triliun. Adanya harga seperti ini kita pertimbangkan apakah ada kenaikan apa enggak," kata Susiwijono dikutip dari Kompas.com, Senin (15/8/2022).

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Saudi Aramco Cuan Rp706 T Hanya dalam 3 Bulan

Ia mengakui pemerintah sedang menghitung kenaikan harga BBM, jika nanti akhirnya harus dilakukan. Namun, ia belum bisa menyampaikan berapa besaran kenaikan harga BBM yang sedang dihitung pemerintah.

"Space APBN kita kan sudah cukup berat. Mungkin supaya gap-nya tidak terlalu tinggi antara harga jual kita dengan harga keekonomian kan tinggi sekali tuh dari 7.000 dengan 17.000, kan jauh. Kita sedang hitung apakah perlu opsi kenaikan harga," ungkapnya.

"Angka-angkanya masih diihitung semua. Nanti kan Bapak Presiden akan minta laporan semua dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan semua. Pak Menko Perekonomian juga sedang menyiapkan hitung-hitungan angkanya, kita sudah rapat," lanjutnya.

Ia menegaskan, jika harga BBM jadi dinaikkan, pemerintah tentunya akan menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin.

Baca Juga: Kemenhub Tunda Kenaikan Tarif Ojek Online Jadi 28 Agustus, Dibagi Tiga Zona

Menteri Keuangan Sri Mulyani memang pernah menyebut, ada dana bansos sebesar Rp18 triliun yang disiapkan jika harga BBM naik. Dana itu berasal dari sisa dana penanganan Covid.

"Kalau pun naik pasti sudah kita perhitungkan tidak akan terlalu memberatkan. Yang pasti kalau pun nanti ada kenaikan, kita persiapkan program-program bansosnya banyak untuk menjaga daya beli," kata Susiwijono.

Ia menilai, pemberian bansos kepada masyarakat miskin lebih tepat sasaran, dibanding membiarkan harga Pertalite murah namun dinikmati oleh masyarakat menengah batas.

"Dan itu lebih fair karena kalau harga sekarang kan semua orang menikmati yang pakai mobil-mobil ini pun pada beli Pertalite, kalau nanti kita naikan kan bisa kita alihkan untuk subsidi bansos," tambahnya.