Kompas TV nasional politik

Cerita Hasto soal PDIP Tegur Kepala Daerah yang Sering Melancong ke Jakarta

Kompas.tv - 22 Juli 2022, 11:23 WIB
cerita-hasto-soal-pdip-tegur-kepala-daerah-yang-sering-melancong-ke-jakarta
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Senayan, Jakarta, Jumat (27/5/2022). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas.tv)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya pernah menegur salah satu kader dari partai berlambang kepala banteng moncong putih yang menjadi kepala daerah, tapi sering berkunjung ke Jakarta. Namun, ia tak menjelaskan ihwal sosok yang ditegur tersebut. 

"Kami pernah mengkritik dengan memberikan teguran tertulis kepada kepala daerah yang terlalu sering ke Jakarta. Karena ketika menjadi kepala daerah ya tugasnya membangun kemajuan daerahnya. Jadi setiap kader partai harus konsentrasi dengan tugas di wilayahnya," kata Hasto Kamis (21/7/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com

Ia menjelaskan, PDIP memiliki aturan sendiri terkait penugasan kader setiap berkunjung ke daerah di luar wilayah pemilihannya.

Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul di Jateng dan Jatim, PDIP: Tak Lepas dari Latar Belakang Partai

Apalagi, partai mendorong adanya kerja sama antar kader partai secara horizontal dan vertikal.

Secara horizontal itu misalnya ada kepala daerah dari satu kabupaten mengundang kepala daerah dari kabupaten yang lain atau dari provinsi yang lain.


 

Seluruh kader partai, kata dia, harus mengantongi surat penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau undangan dari kepala daerah yang akan dikunjunginya.

"Kalau sebagai kader partai untuk bertemu dengan struktur partai itu kan melalui penegasan atau melalui undangan," ujarnya. 

Selain itu, aturan itu dibuat lantaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan seluruh kader harus melakukan soft campaign.

Baca Juga: Demokrat soal PDIP Ingin Silahturahmi Politik: Kami Tidak Ada Beban Masa Lalu untuk Komunikasi

Lalu, PDIP juga memberikan sejumlah batasan yang harus dilaksanakan kadernya terkait penugasan di luar wilayah kekuasaannya.

"Batasan yang diberikan PDI Perjuangan adalah bagi kepala daerah yang akan menjalankan tugasnya tentu saja skala prioritas harus ditempatkan di wilayah yang dipimpinnya, kita tidak ingin seorang kepala daerah tidak mengakar dan tidak membangun legasi di wilayahnya," kata dia.
 



Sumber : Tribunnews.com


BERITA LAINNYA



Close Ads x