Soal Serangan KKB Tewaskan 10 Warga, Pemerintah Disarankan Segera Evaluasi Pendekatan Keamanan Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kekerasan terhadap warga sipil kembali terjadi di Nduga, Papua, pada Sabtu (16/7/2022). 

Dalam serangan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini, 12 orang menjadi korban, di antaranya 10 orang tewas, dan dua lainnya mengalami luka. 

Menanggapai tragedi tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pemerintah agar segera melakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di Papua.

Usman menduga kejadian yang menewaskan 10 warga sipil ini terjadi karena ada eskalasi konflik bersenjata khususnya pada tiga tahun terakhir.

"Ada banyak kekerasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi dalam tiga tahun terakhir dan jumlahnya terus meningkat," kata Usman dalam program "Kompas Petang", Kompas TV, Minggu (17/7/022). 

"Bahkan di 2022 Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 12 insiden dan sebagian besar dilakukan bukan oleh pemerintah republik Indonesia melainkan oleh organisasi yang diduga pro kemerdekaanatau dalam istilah pejabat tinggi pemerintah adalah kelompok kriminal bersenjata."

Menurutnya, ini memerlukan satu respon yang mendasar perubahan yang mendasar, misalnya dengan tidak ada lagi pilihan kecuali mendorong perdamaian.

Baca Juga: Tragedi di Nduga Papua, 20 Anggota KKB Disebut Lakukan Penembakan Membabi Buta, 10 Orang Tewas

Hal tersebut penting dilakukan agar kekerasan konflik dan pelanggaran HAM tidak lagi mengakibatkan jatuh korban baik dikalangan aparat maupun warga.

Lebih lanjut dia menuturkan untuk dapat mendorong proses perdamaian tersebut, diperlukan adanya evaluasi terhadap pendekatan keamanan.

"Yang pasti pendekatan keamanan harus dievaluasi," ujarnya.

Karena, kata Usman, selama bertahun-tahun penggunaan kekuatan keamanan termasuk kekuatan militer terbukti tidak meredam konflik bersenjata.

"Bahkan penambahan pasukan militer misalnya di Intan Jaya seperti yang ditulis laporan Amnesty tentang perburuan emas di blok Wabu itu justru memperlihatkan kehadiran kekuatan bersenjata militer yang meningkat tapi tidak menghasilkan konflik yang mereda," ujarnya menjelaskan. 

Sebab itu, dia kemudian mendorong semua pihak, baik jajaran keamanan di pemerintah republik Indonesia maupun kalangan pro kemerdekaan Papua untuk menurunkan eskalasi konflik dan menjajaki peluang perdamaian.

"Panglima TNI misalnya dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan komitmennya untuk mengurangi pendekatan militer, demikian pula Kepala Staf Angkatan Darat yang mengemukakan pentingnya pendekatan humanis," tegasnya. 

"Kita berharap pimpinan militer bahkan kepolisian, serta kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dapat mengambil peran aktif untuk meredam konflik bersenjata di Papua dengan menjajaki perdamaian atau perundingan damai."

Baca Juga: 6 Fakta Penyerangan KKB Papua yang Tewaskan 10 Warga Sipil, Salah Satunya Seorang Pendeta