Bantah Pernyataan Sekjen, Masinton Terancam Kena Sanksi DPP PDIP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu terancam mendapat sanksi dari DPP PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, saat ini Masinton sudah mendapat sanksi teguran lisan dari Badan Kehormatan Partai.

Sanksi teguran tersebut diberikan lantaran pernyataan yang dikeluarkan Masinton di luar ruang lingkup Masinton sebagai anggota DPR.

Baca Juga: Sekjen PDIP Ungkap Alasan Masinton Pasaribu Ditegur Badan Kehormatan Partai

Menurut Hasto, dirinya sudah berkoordinasi dengan Badan Kehormatan Partai dan tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi tambahan sesuai dengan AD/ART partai yang akan diberikan kepada Masinton.

Adapun pernyataan Masinton yang berujung sanksi teguran yakni menilai pernyataan Sekjen PDIP soal PDIP sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS tidak sepenuhnya benar dan merupakan pendapat pribadi Hasto.

"Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," ujar Hasto di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

Hasto kembali mengingatkan, pernyataannya yang menyebut PDIP sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS didasari perbedaan ideologi, platform, serta latar belakang sejarah.

Baca Juga: Hasto Bilang Sulit Koalisi dengan Demokrat, Andi Arief: Jika PDIP Jatuh, Kita Tetap Ajak Bergabung

Ia mengaku persatuan di antara partai politik memang penting dikedepankan untuk membela bangsa dan bangsa. Namun, setiap partai memiliki kebijakan sendiri dalam membangun kerja sama.

"Saya kira itu sikap yang rasional, dan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, kesejarahan, sehingga setiap partai punya sikap," ujar Hasto.

Sebelumnya, Masinton menyebutkan, pernyataan Hasto bahwa PDIP sulit bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS adalah pendapat pribadi Hasto.

Baca Juga: Alasan PDIP Tolak Koalisi PKS, Untuk Sindir Nasdem?

Anggota Komisi XI DPR itu menerangkan, perbedaan kerja sama politik bisa terjadi di level atas maupun bawah partai.

Di level atas, kerja sama politik berjalan lancar dengan partai politik lainnya. Namun, keadaan berbeda ketika di level daerah.

Ia mencontohkan, PDIP pernah bekerja sama dengan Partai Demokrat di Pilkada.

"Cuma di bawahnya, di atasnya ketemu, di bawahnya bisa beda. Langgam geraknya enggak sama. Kadang begitu. Itu harus di-mix," ujar Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Baca Juga: Jawaban Nasdem Soal Koalisi bersama PDIP, Ganjar Pranowo Jadi Rekomendasi DPW Nasdem