3 Target Hadi Tjahjanto: Realisasikan 126 Juta Sertifikat, Bereskan Sengketa Tanah, hingga Lahan IKN

JAKARTA, KOMPAS.TV – Hadi Tjahjanto resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (15/6/2022).

Hadi menyebut ada tiga masalah yang ingin dituntaskannya dalam waktu dekat.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, masalah pertama yang akan diselesaikan adalah soal sertifikat tanah.

Menurutnya, saat ini sertifikat tanah yang terealisasi sebanyak 81 juta sertifikat. Ia menargetkan 126 juta sertifikat.

“Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat di mana saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta sertifikat. Target yang ingin kita capai adalah 126 juta sertifikat,” ujar Hadi usai pelantikan. 

Baca Juga: Soal Reshuffle Kabinet, PDIP: Mustahil Menteri PDIP Berkurang, Justru Bertambah

Meski demikian, Hadi mengaku dirinya akan melihat kembali status tanah di lapangan.

“Nanti saya akan lihat apakah tanahnya masih berstatus K2 (tanah sengketa) atau K3 (tanah yang belum memenuhi syarat sehingga hanya didaftarkan). Ini akan kita selesaikan dan berkoordinasi dengan instansi lain agar masalah sertifikat tanah rakyat ini bisa selesai,” jelasnya.

Selain soal sertifikat tanah, masalah lain yang ingin segera dibereskan adalah sengketa tanah.

Menurutnya, di lapangan terjadi overlapping kepemilikan tanah antara institusi dengan milik rakyat.

Selanjutnya, masalah ketiga adalah soal permasalahan tanah di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

“Insya Allah dengan sinergi, saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dan akan menyelesaikan tiga masalah tersebut,” tegas Hadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemilihan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/ Kepala BPN.

Menurut Jokowi, rekam jejak Hadi saat menjadi Panglima TNI sangat menguasai teritori.

Baca Juga: KPK Ingatkan Menteri dan Wamen Baru Kabinet Jokowi Memperbarui Laporan Harta Kekayaan

"Karena beliau dulu sebagai mantan Panglima (TNI) menguasai teritori, kita juga tahu, Pak hadi kalau ke lapangan kerjanya sangat detail," kata Jokowi usai proses pelantikan.

Jokowi mengaku telah meminta Hadi untuk segera menyelesaikan urusan sengketa lahan dan persoalan sertifikat tanah, termasuk soal proyek pembangunan IKN Nusantara.

"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat. Termasuk di dalamnya urusan tanah yang berkaitan dengan IKN," tambah Presiden.