Xi Jinping Tampar PBB Terkait HAM China: Tak Perlu Jadi Pengkhotbah

BEIJING, KOMPAS.TV - Presiden China Xi Jinping menampar PBB dengan membela penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di negaranya.

Xi Jinping mengatakan kepada pejabat PBB untuk tak perlu jadi pengkhotbah yang memerintahkan negara lain.

Pernyataan itu dikeluarkannya saat melakukan pertemuan video dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet di Beijing, Rabu (25/5/2022).

Bachelet sendiri sedang berada di China sejak Senin (23/5/2022), untuk kunjungan selama 6 hari dan akan mengunjungi wilayah Xinjiang.

Baca Juga: Pembunuh 19 Anak SD di Texas Buat 3 Pesan Sebelum Beraksi, Isinya Menyeramkan

Di wilayah itu di Pemerintah China dituduh melakukan penahanan massal, asimilasi paksa, kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap kaum Uighur dan minortas muslim lainnya.

Pernyataan Xi pun menambah kontroversi yang menyelimuti kunjungan tersebut, yang sebelumnya dikahwatirkan menjadi alat propaganda untuk Beijing.

Pada pertemuan tersebut, Xi mengungkapkan kepada Bachelet, pembangunan HAM China, cocok dengan kondisi nasional negara itu.

“Terkait isu hak asasi manusia, tak ada negara yang sempurna. Tak perlu adanya pengkhotbah untuk mengatur negara lain,” kata Xi dilansir dari CNN.

“Apalagi, mereka mempolitisasi masalah ini, mempraktikkan standar ganda atau menggunakannya sebagai alasan untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain,” ujarnya.

Bachelet sendiri mengungkapkan ia berkomitmen untuk kunjungan itu karena adanya prioritas terlibat dengan Pemerintah China secara langsung, dalam masalah hak asasi manusia.

“Agar pembangunan, perdamaian, dan keamanan berlanjut, secara local dan lintas batas, hak asasi manusia harus menjadi intinya,” tutur Bachelet.

Baca Juga: Negaranya sedang Berduka akibat Pembantaian Anak SD, Trump Malah akan Hadiri Acara Pelobi Senjata AS

“China memiliki peranan krusial untuk dimainkan dalam lembaga multilateral untuk menghadapi banyak tantangan saat ini dihadapi dunia, termasuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, ketidakstabilan dalam sistem ekonomi global, ketidaksetaraan, perubahan iklim dan banyak lagi,” ujarnya.

Menurut Kementerian Luar Negeri China, Bachelet akan mengunjungi Kashgar dan Urumqi di Xinjiang.

Kementerian itu menegaskan, perjalanan Bachelet akan dilakukan secara tertutup, yang artinya delegasi akan diisolasi di dalam “gelembung” untuk menahan potensi penyebaran Covid-19.

Selain itu, tak ada jurnalis internasional yang diizinkan bepergian bersamanya.