KPK Tangkap Ade Yasin, MAKI: Penangkapan Menyasar Level Bupati Kurang Membanggakan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai semakin menunjukkan kelasnya sebagai aparat penegak hukum yang hanya berani melakukan tangkap tangan pada tingkatan Bupati dan level di bawahnya.

Demikian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) merespons tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Ade Yasin dalam kasus dugaan suap terhadap pejabat BPK untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Atas OTT KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, saya menyatakan satu, tetap memberikan selamat kepada KPK yang mampu melakukan OTT ini, apapun ini sebagai produk kegiatan yang KPK lakukan hari ini,” ucap Boyamin Saiman kepada KOMPAS TV, Kamis (28/4/2022).

“Meskipun ini tetap sekali lagi, saya mengatakan terbukti premis saya bahwa KPK hingga detik ini beraninya hanya dengan Bupati dan level-level yang sederajat atau bahkan dibawahnya,” tambahnya.

Baca Juga: Bupati Bogor Ade Yasin Terjaring OTT KPK karena Ingin Kembali Raih Predikat WTP dari BPK RI

Bagi Boyamin Saiman, dengan track record KPK dalam penegakan hukum selama ini penangkapan kasus korupsi yang hanya menyasar pada level Bupati bukanlah suatu hal membanggakan.

“Ya ini sesuatu yang menurut saya kurang membanggakan sebenarnya, tapi apapun tetap kita tidak toleransi terhadap korupsi dan termasuk korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Bogor ini pun juga harus memang dilakukan penegakan hukum, diberantas,” ujarnya.

Boyamin lebih lanjut menuturkan untuk mencegah korupsi di Kabupaten Bogor, satu hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah memecahnya menjadi 2-3 kabupaten.

“Karena dengan selama ini Kabupaten Bogor nih dipimpin oleh Bupati apalagi dari dinasti Ade Yasin ini dan sebelumnya Rahmat Yasin ini banyak godaan dan kemudian ada dugaan korupsi ini,” katanya.

“Maka supaya Kabupaten ini tidak terlalu kaya raya, karena wilayahnya luas dan dekat Jakarta dan termasuk kawasan Puncak, maka dia harus dipecah menjadi minimal dua kabupaten sehingga nantinya tidak akan menggoda kepala daerah untuk melakukan korupsi lagi,” tambahnya.

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Resmi Tersangka bersama 4 Pegawai BPK dan Sejumlah ASN

Dalam keterangannya, Boyamin lebih lanjut berharap KPK masih melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang lebih hebat, baik dari sisi jumlah uang maupun dari sisi power yang yang bersangkutan.

“Artinya di atas Bupati masih banyak, dan uang yang jumlah lebih besar lebih banyak, misalnya kemarin adalah mafia minyak goreng, ini Kejaksaan Agung mampu mengungkap tapi KPK belum dan seperti tidak melakukan apa-apa seperti tidur,” ucapnya.

“Maka saya berharap momentum ini KPK masih mampu menunjukkan taringnya kedepannya untuk memberantas korupsi yang lebih besar dan lebih tinggi levelnya, karena saya tahu masih banyak di level-level di atasnya itu dugaan korupsi masih banyak dan itu mestinya KPK mampu menjangkau kesana,” lanjutnya.