Demokrat Tegur Jokowi: Tiru SBY, Tak Etis Marahi Menteri di Depan Publik

JAKARTA, KOMPAS TV - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meniru sikap kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. 

Menurut dia, Presiden Jokowi perlu memperbaiki sikap kepemimpinannya yang kerap memarahi menteri di depan publik. Sebab itu tak etis, sehingga para pembantunya merasa dipermalukan oleh pemimpinnya sendiri. 

"Mungkin Presiden Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY, karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Baca Juga: Pengamat soal Jokowi Minta Stop Suarakan Tunda Pemilu: Jangan Dilihat Isu Ini akan Berakhir 

Ia menjelaskan, SBY dahulu ketika menjadi Kepala Negara juga sering menegur para menteri bila mereka kerjanya tak becus. Namun, perbedaanya dengan Jokowi, SBY tak pernah melakukannya di depan publik.

"Presiden menegur para pembantunya itu hal biasa sebenarnya. Presiden RI ke-6, Bapak SBY sering melakukannya juga. Tetapi, perbedaannya adalah Bapak SBY melakukannya di rapat internal dan hanya untuk konsumsi internal. Tidak mengekspos kemarahannya ke publik dan menyalahkan para pembantunya di publik," ujarnya. 

Ia menilai, Presiden Jokowi sudah sangat geram dengan sikap para menterinya yang sudah tak fokus bekerja untuk rakyat, sehingga harus mempermalukannya di dalam rapat terbuka.

"Apakah ini menunjukkan Bapak Presiden sudah tidak bisa mengontrol para menterinya lagi? Sehingga perlu menunjukkan kemarahan di depan publik, agar mendapatkan dukungan publik untuk menegur menterinya."

"Atau, jangan-jangan, ada sesuatu yang membuat Presiden tersandera? Tidak bisa mengganti para menteri atau pembantunya yang dirasa beliau tidak berkinerja baik?" katanya. 

Baca Juga: Jokowi Minta Stop Suarakan Tunda Pemilu, Pengamat: Menguatkan Asumsi, Isu Ini dari Lingkaran Istana

Ia menyebut, yang rakyat Indonesia butuhkan saat ini adalah perubahan dan perbaikan kinerja dari pemerintahan Jokowi yang berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari rakyat. 

"Bukan aksi-aksi yang menimbulkan kehebohan dan terkesan mencari sensasi belaka, tanpa ada perubahan secara signifikan dalam substansi kebijakan maupun kinerja." 

"Rakyat butuh minyak goreng dan bahan pokok tersedia, dengan harga terjangkau. Bahan bakar minyak tersedia dan harganya tidak melonjak. Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa? " ujarnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Fadli Zon Tanggapi Soal Jokowi Yang Minta Menteri Stop Bicara Penundaan Pemilu

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.