Ngabalin Pertanyakan Logika Mahasiswa akan Demo Besar-Besaran Tolak Jokowi 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara terkait rencana mahasiswa yang akan kembali menggelar aksi demonstrasi menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode.

Terkait hal itu, Ngabalin mempertanyakan logika mahasiswa karena mereka mengancam akan demo besar-besaran jika Presiden Joko Widodo tak kunjung angkat bicara soal isu ini.

Baca Juga: Mahasiswa Ajak Masyarakat Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024: Kita Harus Beri Pelajaran buat Elite

"Bagaimana logikanya? Mahasiswa memberi waktu dua hari kepada presiden. Kalau main ancam-ancam itu bagaimana logikanya? Itu yang saya nggak bisa jelaskan bagaimana mendudukkan logikanya," kata Ngabalin kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).

Ngabalin curiga para mahasiswa tak mengikuti perkembangan isu. Sebab, pemerintah bersama DPR telah memutuskan pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Rancangan ini pun telah disetujui oleh Presiden Jokowi.

Tak hanya itu, Ngabalin menambahkan, Jokowi bahkan telah berulang kali menanggapi isu perpanjangan masa jabatan presiden dengan menyatakan akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: Istana Tanggapi Rencana Demo Besar Mahasiswa Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Dalam UUD 1945, disebutkan bahwa pemilu digelar setiap 5 tahun sekali. Sementara, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode dengan lama setiap periode 5 tahun.

"Apakah mereka paham konstitusi mengatur periode masa presiden dan tidak mengatur perpanjangan?" ucap Ngabalin.

Ngabalin mengatakan, tidak bagus jika mahasiswa punya karakter mudah mengancam, apalagi terhadap kepala negara.