Kompas TV nasional politik

Puan Desak Pemerintah Benahi Tata Niaga Minyak Goreng

Kompas.tv - 5 April 2022, 10:43 WIB
puan-desak-pemerintah-benahi-tata-niaga-minyak-goreng
Puan Maharani saat mengunjungi pasar untuk pengawasan minyak goreng secara langsung. (Sumber: Dok. BPIP)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.

Menurut dia, pemerintah harus segera membenahi struktur pasar dan industri minyak goreng.

“Termasuk penguasaan dari hulu ke hilir dalam produksi minyak goreng,” kata Puan kepada wartawan, Selasa (5/4/2022). 

Baca Juga: Chatib Basri: BLT Minyak Goreng Lebih Tepat Dibanding Penetapan HET

Politikus PDIP itu menyebut, solusi jangka pendek menjelang Lebaran, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng harus dilakukan dengan cepat, namun tepat sasaran.

“Semakin cepat tersalurkan semakin baik untuk masyarakat. Namun juga harus semakin menutup semua potensi penyimpangan dalam penyaluran di lapangan,” katanya.

Ia mengingatkan, penyaluran BLT minyak goreng yang tidak tepat sasaran akibat penyimpangan atau kelalaian petugas di lapangan sekalipun, akan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Tutup segala potensi kelalaian dan peyimpangan di lapangan. Apalagi di tengah bulan Ramadhan, di mana mayoritas masyarakat Indonesia sedang ingin beribadah dengan tenang,” ujarnya.

Baca Juga: Jelang Lebaran, Puan Apresiasi Langkah Pemerintah Salurkan BLT Minyak Goreng

Sebelumnya, dana sebesar Rp6,9 triliun sudah disiapkan pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk BLT minyak goreng. BLT tersebut akan diberikan kepada masyarakat mulai April, Mei, dan Juni.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, BLT minyak goreng akan dinikmati oleh 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan.

Baca Juga: Ada Laporan Penyimpangan Penyaluran 2.000 Ton Minyak Goreng, Pemprov Riau akan Sidak Pasar

"Kebutuhan anggaran untuk KPM PKH sebesar Rp6,15 triliun sedangkan untuk PKL makanan sebesar Rp0,75 triliun sehingga totalnya adalah sebesar Rp6,9 triliun," kata Febrio, Senin (4/4/2022), seperti dikutip dari Antara.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x