Jokowi akan Reshuffle Menteri yang Masih Doyan Impor, Menkominfo: Bukan Mengancam, tapi Mengingatkan

BALI, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram karena sejumlah kementerian dan lembaga masih doyan membeli barang impor ketimbang buatan dalam negeri.

Jokowi karena itu mengaku sedih atas peristiwa tersebut. Terlebih, anggaran untuk modal pengadaan barang dan jasa di pusat mencapai Rp526 triliun.

Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Pejabat Bukber, Wali Kota Depok: Kalau Kita Undang 50 Orang, Kenapa TIdak?

Sementara untuk anggaran modal pengadaan barang dan jasa daerah berada di angka Rp535 Triliun, dan BUMN Rp420 Triliun.

“Sedih saya, belinya barang impor semuanya,” kata Presiden Jokowi saat meberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

“Ini duit gede sekali, besar sekali yang enggak pernah kita lihat. Ini kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita."

Karena masih maraknya impor tersebut, Presiden dalam pernyataannya sempat menyinggung bakal melakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang tidak berubah atau masih doyan impor.

Baca Juga: Jokowi Tinjau Program Percepatan Penurunan Angka Stunting di NTT

Tak hanya itu, Jokowi juga bakal memnerikan sanksi kepada kepala daerah jika masih tetap impor.

Adapun sanksi yang dijatuhi pemerintah yakni berupa pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).

Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kemudian angkat bicara.

Ia menyampaikan, pemerintah bertindak demikian karena mengambil langkah konkret untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.

Menurut Johnny, sikap Presiden Jokowi yang demikian menegaskan keberpihakannya kepada produksi dalam negeri.

Baca Juga: Jokowi Marah Alkes di Indonesia Masih Impor, Politikus PDIP: Harus jadi Cambukan untuk Menkes

Johnny pun mengingatkan kepada marketplace untuk tidak mengubah produk-produk asing dengan melabelinya sebagai produk dalam negeri.