Analis Politik Ini Yakin Jokowi Tidak Lakukan Reshuffle: Isu Penundaan Pemilu Nggak Berjalan Kan?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi tidak akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, meskipun santer diisukan reshuffle akan terjadi pada akhir Maret 2022.

Lantaran isu penundaan pemilu 2024 hingga 2 tahun tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Analis Politik Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio dalam Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Kamis (24/3/2022).

“Reshuffle ini kalau ada lebih ke kebutuhan politik ya, jadi lebih ke memberikan hadiah kepada partai-partai politik yang menyuarakan lawakan terbesar abad ini yaitu penundaan Pemilu,” kata Hendri.

Baca Juga: Kasetpres Pastikan Jokowi Tak Akan Reshuffle Kabinet Pada Rabu Pon Besok

“Tapi karena isu penundaan pemilu ini nggak berjalan kan, banyak rakyat yang menolak, ini saya juga yakin nggak jadi ini, apalagi masuknya PAN itu kan karena hadiah masuk koalisi itu, mungkin juga karena hadiah penundaan pemilu,” tambahnya.

Merespons sejumlah nama menteri yang cukup kontroversi di publik terkait kinerja dan kebijkannya.

Hendri mengatakan sejumlah kontroversi pada sejumlah nama menteri tersebut bisa diselesaikan pada lobi-lobi politik.

“Jadi memang urgentnya kurang, level urgennya itu (untuk melakukan reshuffle kabinet)” tegasnya.

“Saya sih lebih mempertimbangkan (kalau reshuffle jadi) itu menteri baru ntar tujuh kuartal mau ngapain,” lanjut Hendri.

Namun, Hendri lebih lanjut menyarankan, jika Presiden Jokowi memang ingin merombak Kabinet Indonesia Maju, maka sebaiknya lakukanlah segera.

Baca Juga: Ramai Reshuffle Kabinet Jokowi, PKS: Lucu, Tingkat Kepuasan Tinggi tapi Kok Ada Reshuffle

Karena, lanjut Hendri, menteri baru yang nantinya dipilih otomatis hanya memiliki waktu 7 kuartal untuk bisa efektif bekerja hingga akhir masa jabatannya pada 2024.

“Timing-nya mepet bener ya, jadi kalau mau ada reshuffle yang harus segera gitu, karena otomatis ini kan akhir kuartal pertama 2022 ya, jadi otomatis efektifnya kalau sampai pemilu di Februari 2024 itu hanya 7 kuartal saja kabinet bekerja, nanti kan setelah Pemilu pasti tinggal hanya membereskan beberapa yang belum selesai, terus kemudian melanjutkan pembangunan pasca pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Hendri Satrio.