Demokrat: Wiranto Harus Beri Nasihat ke Jokowi untuk Tolak Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengimbau kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal (Purn) Wiranto dan anggota Wantimpres lainnya untuk menasihati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak usulan penundaan pemilu. 

Menurut dia, dengan memberikan imbauan untuk menolak gagasan penundaan pemilu, menandakan Kepala Negara akan selalu patuh terhadap konstitusi dalam memimpin sebuah negara. 

Baca Juga: Usulan Penundaan Pemilu, Pengamat: Menandakan Demokrasi Indonesia dalam Keadaan Bahaya

"Dewan Pertimbangan Presiden baiknya tanpa diminta segera memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden agar tetap patuh pada konstitusi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara," tulis Benny dalam akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID dan KOMPAS TV sudah diizinkan untuk mengutipnya, Rabu (9/3/2022).

Selain itu, nasihat yang diberikan Wantimpres pun akan melindungi Presiden Jokowi dari para elit politik yang bernafsu untuk memperpanjang masa jabatan presiden. 

"Juga agar Presiden Jokowi tidak mengikuti jalan sesat yang dipandu orang-orang di sekitarnya," katanya.

Meski begitu, ia masih meyakini kalau Presiden Jokowi ingin meninggalkan legasi yang baik di akhir masa jabatannya nanti. 

Baca Juga: Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi Tidak Tegas soal Tunda Pemilu 2024: Malu-malu Tapi Mau

"Presiden Jokowi itu prokonstitusi, pada konstitusi tercermin kehendak rakyat bukan pada partai-partai. Maka meskipun semua partai kompak, namun karena jelas-jelas melanggar konstitusi, presiden pasti lebih memilih setia pada konstitusi, bukan pada kehendak partai-partai," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan para elite politik dari PKB, PAN dan Partai Golkar.

Menurut Jokowi, sebagai wacana penundaan pemilu, tidak bisa dilarang. Namun dalam pelaksanaan, semua pihak, termasuk presiden harus taat dan tunduk pada konstitusi.

Baca Juga: Ketua DPD LaNyalla M Mattalitti: Ketum Parpol Jangan Buat Gaduh Usulkan Penundaan Pemilu!

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dalam wawancara dengan Kompas.id.

Meski usulan penundaan pemilu, tak dilarang, tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi.

”Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi.