Pengamat: Jokowi Harus Tertibkan Parpol Koalisi yang Minta Pemilu 2024 Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu menertibkan beberapa partai politik (parpol) anggota koalisi pemerintah yang menyuarakan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Apalagi, Jokowi pernah mengungkapkan jika pihak yang mengusulkan perpanjangan periode jabatan presiden sama dengan orang yang menampar wajahnya dan menjerumuskannya.

Demikian diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

“Jokowi harus muncul ke media dan rakyat untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa dia punya keinginan memperpanjang masa jabatan presiden,” ujar Ujang, Jumat (4/3/2022).

Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, Fahri Hamzah: Orang Sekitar Jokowi Jangan Sampai Ada yang Menjerumuskan

“Tertibkan diri sendiri dan kelompoknya. Lalu tertibkan juga partai-partai koalisi yang mendukung Pemilu ditunda,” tambah Ujang.

Sebab, lanjutnya, isu penundaan Pemilu 2024 yang kini gaduh di publik dikabarkan telah dikoordinasikan melalui lingkaran Istana Presiden yakni oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski menyarankan untuk menertibkan parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024, Ujang menilai Jokowi tidak perlu mengundang partai-partai koalisi untuk menyamakan sikap terkait hal tersebut.

“Karena bagaimana pun penundaan pemilu itu tak perlu dan wacananya segera diakhiri,” ucapnya.

Menurut Ujang, parpol pendukung koalisi pemerintah menyuarakan usulan penundaan pemilu karena adanya pemaksaan kehendak.

Baca Juga: Hasto Tegaskan Megawati dan PDIP Tidak akan "Menampar" Wajah Jokowi: Kami Kokoh Taat Konstitusi

Oleh karena itu, wajar jika ada pula partai koalisi pemerintah yang justru menolak wacana tersebut, termasuk PDI Perjuangan (PDI-P).

"Perpecahan sikap partai-partai koalisi terhadap penundaan pemilu yang berujung pada akan adanya perpanjangan masa jabatan presiden, itu karena pemaksaan kehendak dan membegal konstitusi," tutur Ujang.

Hingga kini, Presiden Jokowi belum mengumumkan sikapnya atau respons terhadap wacana penundaan pemilu yang digagas oleh sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.

Di sisi lain, PDI-P melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Istana soal Menko Arahkan Parpol Tunda Pemilu 2024: Narsumnya Anonim, Kita Nggak Bisa Validasi

“PDIP Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini senafas dengan Presiden,” tegas Hasto.

“Karena Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara, kalau ada yang usulkan perpanjangan, yang mengusulkan jabatan tiga periode, ingin menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Itu kan kata presiden dan maka sejak awal ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan bahwa sikap PDIP Perjuangan ini senafas dengan Presiden Jokowi,” tambahnya.