Soal Penundaan Pemilu, Fahri Hamzah: Orang Sekitar Jokowi Jangan Sampai Ada yang Menjerumuskan

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah meminta kepada elite politik yang berada di sekitaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak menjerumuskan yang bersangkutan dengan usulan penundaan Pemilu 2024 mendatang. 

Hal ini menanggapi hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan mayoritas responden menolak gagasan penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Baca Juga: LSI Gelar Survei Usulan Penundaan Pemilu 2024, Hasilnya: 74,3% Responden Tolak Pemilu Ditunda!

"Yang perlu ditegaskan supaya jangan sampai orang-orang di sekitar Presiden menjerumuskan Presiden ke dalam lubang yang deritanya akan ditanggung presiden dan keluarganya selama-lamanya," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (4/3/2022). 

Menurut dia, Kepala Negara masih bisa meninggalkan legasi yang baik di sisa masa jabatannya nanti dengan menjalankan hasil penelitian dari LSI tersebut. 

"Survei itu secara konsisten menyebutkan bahwa masih ada kesempatan bagi Pak Jokowi untuk berakhir dengan baik apabila beliau konsisten dengan jadwal konstitusi kita," ujarnya. 

Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Tunda Pemilu 2024

Namun, kata dia, bila Presiden Jokowi mengikuti kehendak dari para elite politik yang menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih tinggi, nantinya akan membuat citranya buruk di masyarakat Indonesia. 

"Tetapi apabila beliau mendengar mereka-mereka yang menganggap seolah kepuasan publik ini menjadi alasan untuk boleh memperpanjang masa jabatan tentu ini awal dari masa depan buruk bagi seorang Presiden," katanya. 

Sebelumnya, hasil dari penelitian LSI pada 25 Februari-1 Maret 2024 menunjukkan sekitar 68 hingga 71 persen responden tak setuju dengan penundaan tersebut. 

Responden yang digunakan sebanyak 1.197 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan asumsi metode simple random sampling. 

Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error)  lebih kurang 2,89 persen, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Baca Juga: Bocoran Kriteria Capres PDI-P di Pemilu 2024, Mengerucut ke Dua Nama?

"Mayoritas warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden sehingga Presiden Joko Widodo harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 sesuai konstitusi (berkisar 68-71 persen), baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara." 

"Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64 persen), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26,9 persen)," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya secara daring, Kamis (3/3/2022).