Kompas TV nasional politik

Respons Usulan Penundaan Pemilu, PDIP: Berpolitik Harus Setia pada Konstitusi

Kompas.tv - 28 Februari 2022, 10:13 WIB
respons-usulan-penundaan-pemilu-pdip-berpolitik-harus-setia-pada-konstitusi
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1/2021). (Sumber: Kompastv/Ant)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons usulan penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan sejumlah tokoh politik dari berbagai parpol. 

Diketahui, elite parpol dari PKB, PAN dan Golkar menyerukan adanya penundaan pemilu karena alasan pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. 

Ia menyatakan, pihaknya menolak agenda tersebut karena dalam berpolitik harus setia dan taat pada konstitusi. Selain itu, kata dia, PDIP tak akan menghkhianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.

Baca Juga: Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Rumah Demokrasi: Ini Pelanggaran Konstitusi Berjemaah

"Bagi PDIP prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (28/2/2022).  

Ia menilai, tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah seharusnya hal tersebut menjadi bagian dari warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal sangat kompeten. 

“Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ujarnya.

Menurut dia, usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi, tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka. 

“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 triliun,” kata Hasto. 

Baca Juga: Ketua PBNU Angkat Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024: Saya Rasa Masuk Akal

Ia menyebut, PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai warisan untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20.

"PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amien untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," katanya.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x