Kompas TV nasional berita utama

Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator di Kasus Edy Mulyadi: Tidak Ada Sebut Kalimantan dan Suku

Jumat, 28 Januari 2022 | 13:19 WIB
kuasa-hukum-nilai-ada-provokator-di-kasus-edy-mulyadi-tidak-ada-sebut-kalimantan-dan-suku
Edy Mulyadi yang pernyataannya dipermasalahkan. (Sumber: YouTube)

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir meminta polisi mengusut siapa provokator yang merugikan kliennya.

Sebab, Edy Mulyadi tidak pernah menyebutkan Kalimantan atau suku dan ras tertentu dalam terkait ujarannya tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat jin buang anak.

Demikian Herman Kadir merespons kasus yang dihadapi kliennya, Jumat (28/1/2022),

“Tidak ada menyebut Kalimantan. Yang ada jin buang anak tempat sepi dan jauh. Tidak menyebut Kalimantan dan suku,” kata Herman Kadir.

“Kami berharap kepada Mabes Polri supaya menyidik siapa pelaku provokator,” ujar Herman Kadir.

Herman menambahkan, dalam persoalan ini pihaknya juga meminta kepada Polri diperlakuan sama di mata hukum.

Baca Juga: Edy Mulyadi Mangkir Panggilan Bareskrim Polri, Alasannya Ada Halangan

Apalagi, lanjut Herman, kliennya sudah menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi atas penggunaan diksi tersebut.

“Dia sudah minta maaf dan klarifikasi, dan harus bagaimana lagi,” ucap Herman.

Dalam kehadirannya ke Mabes Polri, Herman menyayangkan prosuder pemanggilan kliennya yang tidak sesuai dengan aturan KUHAP.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:10
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19