Kompas TV nasional berita utama

Saat Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batubara, Jokowi Sebut Ada yang Nyaman dengan Impor

Senin, 24 Januari 2022 | 11:39 WIB
saat-groundbreaking-proyek-hilirisasi-batubara-jokowi-sebut-ada-yang-nyaman-dengan-impor
Presiden Joko Widodo saat Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimetil Eter, Kab. Muara Enim, (24/1/2022). (Sumber: Tangkapan Layar Youtube Setpres/ninuk)

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan ada pihak yang nyaman dengan impor padahal negara dan rakyat dirugikan.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batubara menjadi Dimetil Eter di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).

“Banyak memang, ini perintah sudah 6 tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada yang nyaman dengan impor,” ucap Presiden Jokowi.

“Memang duduk di zona nyaman tuh paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor, enggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena enggak terbuka lapangan pekerjaan,” tambah Presiden Jokowi.

Baca Juga: Bahlil: Proyek Hilirisasi Batubara Jadi Dimetil Eter Full Investasi Amerika Senilai Rp33 Triliun

Oleh karena itu, Presiden mengapresiasi pernyataan Menteri Bahlil yang mengatakan proyek hilirisasi batubara akan membuka lapangan pekerjaan hingga 12 ribu.

“Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” ucap Presiden Jokowi.

“Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus, tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini, untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Products dan juga tadi Menteri Investasi 30 bulan, jangan ada undur-undur lagi,” tambahnya.

Apalagi, lanjut Presiden, jika proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter sudah berproduksi bisa mengurangi subsidi dari APBN Rp7 triliun kurang lebih.

“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali Rp60-Rp70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar,” ujarnya.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19