Kompas TV internasional kompas dunia

TotalEnergies Keluar Myanmar Karena Memburuknya Kondisi Politik dan Pelanggaran HAM

Senin, 24 Januari 2022 | 10:16 WIB
totalenergies-keluar-myanmar-karena-memburuknya-kondisi-politik-dan-pelanggaran-ham
Logo perusahaan minyak dan gas Prancis TotalEnergies terlihat di sebuah pompa bensin di Ressons, Prancis, 6 Agustus 2021. TotalEnergies memutuskan hengkang dari Myanmar karena kondisi politik dan pelanggaran HAM yang semakin memburuk sejak kudeta militer. (Sumber: Antara )

Penulis : Dina Karina | Editor : Purwanto

COURBEVOIE, KOMPAS.TV- Perusahaan energi asal Prancis, TotalEnergies, memutuskan untuk berhenti beroperasi dan keluar dari Myanmar. Keputusan itu diambil karena memburuknya situasi politik dan pelanggaran hak asasi manusia selama kudeta berkepanjangan di sana.

"Situasi, dalam hal hak asasi manusia dan secara lebih umum supremasi hukum, yang terus memburuk di Myanmar sejak kudeta Februari 2021, telah membuat kami menilai kembali situasi dan tidak lagi memungkinkan TotalEnergies untuk memberikan kontribusi yang cukup positif di negara itu," kata manajemen TotalEnergies seperti dikutip Antara, Senin (24/1/2022).

Sejak kudeta, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 1.400 orang dan menangkap ribuan orang untuk meredam perlawanan.

"TotalEnergies telah memutuskan untuk memulai proses kontraktual penarikan dari lapangan Yadana dan dari MGTC di Myanmar, baik sebagai operator maupun sebagai pemegang saham, tanpa kompensasi finansial," lanjut juru bicara TotalEnergies.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Kian Tekan Aung San Suu Kyi, Beri 5 Dakwaan Korupsi Baru

TotalEnergies menyatakan, bisnis di Myanmar tidak terlalu berdampak pada keuangan perusahaan. Lantaran negara itu hanya menyumbang sekitar 1 persen dari pendapatan  perusahaan.

"Pertimbangan keuangan tidak pernah menjadi penting dalam hal ini. Operasi kami di Myanmar berjumlah 105 juta dollar AS pada 2021, itu setara kurang dari 1 persen total pendapatan perusahaan," ujarnya.

TotalEnergies mengatakan telah memberi tahu mitranya di Myanmar tentang penarikan perusahaan. Penarikan akan berlaku efektif paling lambat setelah periode kontrak 6 bulan.

Perjanjian sebelumnya menetapkan bahwa kepentingan TotalEnergies akan dibagi di antara mitra saat ini. Kecuali jika mereka keberatan dengan alokasi tersebut, peran operator akan diambil alih oleh salah satu dari Mitra TotalEnergies.

Baca Juga: Disebut Berpihak pada Myanmar, Kamboja: Ini Bukan Mendukung Junta, tapi Pendekatan Berbeda

Sumber : Antara


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:13
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19