Kompas TV nasional sosial

Sidak di Jakarta Timur, Kemnaker Gagalkan Pengiriman 25 CPMI Ilegal ke Timur Tengah

Senin, 17 Januari 2022 | 10:20 WIB
sidak-di-jakarta-timur-kemnaker-gagalkan-pengiriman-25-cpmi-ilegal-ke-timur-tengah
Satgas PPMI Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan PMI Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggagalkan pengiriman 25 CPMI Ilegal ke Timur Tengah. (Sumber: Kemnaker)

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggagalkan pengiriman 25 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) Ilegal ke Timur Tengah.

Melansir laman resmi Kemnaker, Minggu (16/1/2022), 25 CPMI tersebut ditemukan saat Satgas PPMI melaksanakan sidak di rumah yang dijadikan penampungan CPMI di Jakarta Timur, Sabtu (15/1/2022).

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menjelaskan, sidak tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat.

Baca Juga: 4 Upaya Kemnaker untuk Pastikan Penerapan Upah Minimum, Termasuk Mengerahkan Pengawas

Ke-25 CPMI yang tidak memilki dokumen penempatan ini diindikasikan ditampung oleh PT PBAS. Mereka akan ditempatkan ke Arab Saudi sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Dari hasil pendataan awal, 25 CPMI itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang terbanyak berasal dari Nusa Tenggara Barat, yakni sebanyak 12 orang.

CPMI lain berasal dari  Jawa Barat sebanyak 7 orang, Jawa Timur sebanyak 2 orang, dan masing-masing 1 orang berasal dari  Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Banten dan Jawa Tengah.

Suhartono, menyampaikan bahwa sidak ini merupakan yang ketiga kali di Januari 2022 dan menyelamatkan 112 orang CPMI yang akan ditempatkan secara nonprosedural yang berdampak pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami akan menugaskan Dir Bina P2PMI untuk segera melakukan pendalaman terhadap hasil sidak di tanggal 15 Januari 2022 ini yang mana diduga adanya keterlibatan PT PBAS yang merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)," ucap Suhartono.

Selanjutnya, dia mengimbau masyarakat yang berniat untuk bekerja ke luar negeri agar memastikan bahwa proses penempatan dilakukan oleh perusahaan yang berizin dan sesuai prosedur.

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:01
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19