UMP Jakarta 2022 Direvisi, Ketua KSPI: Anies Letakkan Hukum di Atas Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal, menilai keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta menjadi 5,1 persen atau senilai Rp225 ribu menunjukkan Anies meletakkan hukum di atas kepentingan politik. 

"Kebijakan Gubernur Anies tentang peningkatan UMP menunjukkan Anies meletakkan hukum di atas kepentingan politik," kata Said dalam keterangan video, Sabtu (18/12/2021). 

Menurut Said, Anies merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya inkonstitusional selama dua tahun. 

"Karena amar putusan MK menyatakan menangguhkan setiap tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas (dari UU Ciptaker dan turunannya-red)," kata Said. 

Baca Juga: Kenaikan UMP DKI Jakarta Jadi 5,1 Persen, Said Iqbal: Justru Untungkan Pengusaha, Bergembiralah!

Termasuk di dalamnya juga Peraturan Pemerintahan No. 36 Tahun 2021 yang menjadi landasan hukum penentuan besaran UMP dan UMK di seluruh Indonesia. 

"Artinya kebijakan PP No. 36 tidak dijadikan landasan hukum oleh Anies dalam menetapkan UMP 5,1 persen," ujarnya. 

Oleh karena itu, pihaknya turut mengapreasiasi langkah yang ditempuh Anies Baswedan dalam merevisi kenaikan UMP Jakarta. 

"Kami mengapresiasi meletakkan hukum di atas kepentingan politik, sebuah keberanian yang patut diapresiasi," kata dia.

Baca Juga: UMP DKI Jakarta 2022 Naik 5,1 Persen, Anies: Junjung Asas Keadilan

Diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854 dari UMP 2021.

Angka ini merupakan hasil revisi UMP DKI Jakarta 2022 yang sebelumnya ditetapkan hanya naik 0,85 persen pada 20 November 2021. 

"Keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta," kata Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021). 

Kenaikan UMP ini, kata Anies, juga untuk mendukung daya beli masyarakat dan menjadi suntikan semangat bagi pekerja dan juga perekonomian Jakarta. 

“Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun,” ujar Anies.