Fraksi PPP Kurang Sreg dengan Rencana Peniadaan Presidential Threshold

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyebut, pihaknya kurang setuju dengan rencana peniadaan presidential threshold dalam Pilpres 2024 mendatang. Sebab nantinya presiden terpilih pun harus mendapatkan dukungan dari partai-partai yang duduk di parlemen. 

"Adanya presidensial threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu. Selain itu, jangan sampai presdien terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya," kata pria yang karib disapa Awiek itu, Rabu (15/12/2021). 

Menurut dia, usulan presidensial threshold nol persen sah-sah saja disampaikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, termasuk hak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga dilindungi Undang-Undang (UU).

Baca Juga: Dukung Presidential Threshold 0 Persen, Demokrat: Jangan Halangi Anak Bangsa untuk Menjadi Pemimpin

"Namun gugatan terhadap UU Pemilu agar presidential threshold nol persen sudah sering dilakukan dan ditolak oleh MK. MK memberikan kekuasan kepada pembentuk UU (DPR dan pemerintah) untuk mengatur mengenai ketentuan treshold," ujarnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim setuju dengan usulan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden ditiadakan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini dinilai sebagai bentuk upaya untuk mengurangi praktik korupsi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Upaya-upaya untuk mengurangi faktor yang menyebabkan biaya politik di dalam pemilihan, itu pantas didukung," kata Luqman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/12/2021). 

Baca Juga: Politikus PAN Desak Presidential Threshold Ditiadakan Saat Pilpres 2024

Menurut dia, kini dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada praktik-praktik rasuah kian tak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, bila ada yang mengusulkan pencegahan korupsi di pesta demokrasi, alangkah baiknya untuk didukung. 

"Karena senyatanya dalam praktik election (pemilu) kita, baik legislatif, presiden maupun kepala daerah itu semakin ke sini kan semakin pragmatis dan transaksional, baik di level menengah atas partainya maupun level pemilihnya," ujarnya.