Kompas TV regional update

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemda DIY Masih Tunggu Hasil Asesmen dari Pusat

Selasa, 7 Desember 2021 | 23:15 WIB
ppkm-level-3-dibatalkan-pemda-diy-masih-tunggu-hasil-asesmen-dari-pusat
Ilustrasi - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunggu hasil asesmen situasi Covid-19 dari pemerintah pusat terkait. (Sumber: Pinterest)

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Merespon kebijakan pemerintah soal pembatalan penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunggu hasil asesmen situasi Covid-19 dari pemerintah pusat.

"Kalau kemudian PPKM disesuaikan dari hasil asesmen maka tentu kami dari DIY menunggu hasil asesmen nanti, kita akan berada pada level berapa, apakah level 3, level 2, atau level 1," terang Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Yogyakarta, Selasa (7/12/2021), seperti dikutip dari Antara.

Penerapan PPKM Level 3, menurutnya, memiliki dampak positif dan negatif. Satu sisi dapat menekan potensi penularan Covid-19, tetapi disisi lain bisa mempengaruhi aktivitas pariwisata sebagai penyokong perekonomian di DIY.

"Positifnya, memberikan batasan masyarakat supaya tidak lalai atau tidak abai terhadap protokol kesehatan. Namun, negatifnya dari sisi ekonomi karena kehadiran wisatawan selama ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di DIY," kata Aji.

Baca Juga: Perlu Dicatat! Pesta Tahun Baru di Yogyakarta Dilarang

Meski PPKM Level 3 dibatalkan oleh pemerintah pusat, ia meminta seluruh pelaku industri pariwisata di DIY tetap menerapkan protokol kesehatan menjelang libur akhir tahun.

"Kita akan melaksanakan PPKM sesuai dengan asesmen, bukan berdasarkan kebijakan yang dilakukan secara umum," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM Level 3 pada periode libur Natal dan Tahun Baru secara merata pada semua wilayah melainkan memberlakukan sejumlah pengetatan.

Dengan demikian, penerapan level PPKM selama libur Natal dan Tahun Baru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan.

Baca Juga: PPKM Level 3 Nataru Batal, Tak Ada Perubahan Pengawasan di Sleman

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Iman Firdaus

Sumber : Kompas TV/Antara



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
02:31
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19