MPR Dinilai Kekanak-kanakan Minta Sri Mulyani Dipecat, Begini Analisis Politiknya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pernyataan dua pimpinan MPR yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjadi kontroversi belakangan ini.

Menanggapi kontroversi tersebut, analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto pun mengeluarkan kritik tajam kepada dua pimpinan MPR itu, yakni Bambang Soesatyo dan Fadel Muhammad.

Dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Minggu (5/12/2021), Arif dengan gamblang menyebut MPR telah menunjukan sisi kekanak-kanakannya.

"Saya melihat bahwa MPR, terutama dua orang ini yakni Bamsoet (Bambang Soesatyo) dan Fadel, itu kekanak-kanakan," kata Arif.

Baca Juga: Bambang Soesatyo Sebut Sri Mulyani Tak Hargai MPR, Ini Jawaban Stafsus Menkeu

"Saya menyebut MPR (secara keseluruhan) kekanak-kanakan karena hampir tidak ada respons dari anggota yang lain (soal pernyataan Bamsoet dan Fadel yang kontroversial)" sambungnya.

Lebih lanjut, Arif juga memberikan penjelasan lebih dalam mengenai alasannya menyebut lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD itu telah bertidak kekanak-kanakan.

1. Relasi MPR dengan pemerintah hanya sebatas fluktuasi anggaran

Seperti yang telah diketahui bersama, salah satu akar masalah dari munculnya permintaan untuk memecat Sri Mulyani dari pimpinan MPR itu adalah masalah anggarannya.

Pemotongan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani terhadap MPR dipermasalahkan oleh Bamsoet hingga keluarlah permintaan tersebut yang ditujukan kepada Presiden Jokowi

Dengan demikian, Arif menyimpulkan, seolah relasi antara MPR dengan pemerintah itu ditentukan oleh fluktuasi anggaran.

"Jadi, kalau anggaran untuk MPR naik maka relasinya (dengan pemerintah) bagus. Tapi, nanti kalau anggaran menurun maka relasinya jelek," ujar Arif.

Baca Juga: KPK Selidiki Formula E, Bambang Soesatyo: Perbuatan Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Padahal, menurut Arif, yang namanya fluktuasi anggaran itu dapat terjadi pada hampir seluruh lembaga negara.

"Hampir tidak ada lembaga negara yang dari tahun ke tahun, dari pemerintah satu ke yang lain, anggarannya tetap atau terus menerus menunjukan peningkatan," tegas Arif.

Arif mengambil contoh, dalam satu tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pemerintah memberi prioritas lebih pada anggaran untuk penanganan pandemi.

"Jadi, tidak mengherankan, lembaga-lembaga tertentu itu anggarannya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya," terangnya.

Baca Juga: Foto Bersama Ketua MPR, Sri Mulyani: Selfie Ini Beribu Makna

2. Menjadikan masalah personal sebagai masalah kelembagaan